MAHAKAMA – Di tengah harapan jutaan anak sekolah akan sebungkus makanan bergizi, anggaran negara justru tersedot ke dalam pusaran belanja barang mewah yang harganya melambung tinggi. MBG kini mendapat sorotan tajam karena lebih mementingkan kemasan sandang dan gawai mahal daripada isi piring rakyat yang membutuhkan.
Fenomena ini mencuat saat pengadaan tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI terindikasi melebihi harga pasar secara tidak wajar. Program di bawah naungan Badan Gizi Nasional atau BGN ini menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan negara tahun 2025.
Selain gawai, BGN juga membelanjakan miliaran rupiah untuk berbagai kebutuhan sandang mulai dari pakaian dinas hingga semir sepatu. Total nilai pengadaan ini mencakup 1.091 paket dengan nominal fantastis mencapai Rp 6,31 triliun dari pos anggaran BGN.
Penemuan harga yang jauh lebih tinggi mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran serta tidak optimalnya proses survei pasar. Oleh karena itu, pengamat menilai praktik ini membuka ruang penyimpangan dan inefisiensi yang sangat merugikan kas negara.
Potensi Penggelembungan Harga pada Pengadaan Gawai dan Kendaraan
Berdasarkan penelusuran BBC Indonesia memalui data Inaproc, porsi belanja terbesar mengalir untuk pengadaan kendaraan roda dua yang mencapai Rp 1,21 triliun. BGN berencana membeli motor listrik merk Emmo dengan harga sekitar Rp 48,8 juta hingga Rp 49,9 juta per unit.
Namun demikian, Kepala BGN Dadan Hindayana mengklaim pihaknya hanya merealisasikan sekitar 21,8 ribu unit dari target awal 24,4 ribu unit motor. Ia menegaskan bahwa harga beli pemerintah berada di angka Rp 42 juta atau masih di bawah harga pasaran saat ini.
Di sisi lain, pengadaan tablet untuk para penggerak pembangunan justru memakan anggaran paling besar dalam kategori barang dan jasa. Penelusuran pada situs Inaproc menunjukkan harga Samsung Galaxy Tab Active 5 tercatat sebesar Rp 17,9 juta per unit melalui penyedia terpilih.
Padahal, harga barang serupa di berbagai lokapasar umumnya hanya berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 9 juta saja. Selisih harga yang mencapai hampir dua kali lipat ini memicu dugaan adanya praktik mark-up yang sangat terang-benderang.
Pemborosan Anggaran untuk Atribut Sandang dan Aksesoris
Persoalan anggaran BGN tidak berhenti pada gawai, namun merembet ke komponen sandang SPPI yang menelan dana Rp 622 miliar. Anggaran ini mencakup pakaian dinas senilai Rp 225,1 miliar serta sepatu yang mencapai angka Rp 153,4 miliar bagi para petugas.
Publik menemukan pengadaan aksesoris yang nilainya sangat tidak rasional bagi sebuah program pemenuhan gizi masyarakat. Pengadaan ikat pinggang menyerap anggaran Rp 5 miliar, sementara pengadaan kaos dalam tercatat mencapai angka Rp 4,5 miliar.
Bahkan, urusan semir dan sikat semir saja memakan dana negara hingga Rp 1,5 miliar dengan harga satuan sekitar Rp 55 ribu. Padahal, masyarakat bisa menemukan produk serupa di pasar dengan kisaran harga hanya Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu per buah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa justru didominasi oleh hal-hal di luar keperluan utama pemenuhan gizi anak. Oleh karena itu, besarnya biaya atribut sandang ini dianggap jauh lebih tinggi ketimbang biaya pelatihan pemberdayaan masyarakat lokal.
Akal-akalan Aturan dan Desakan Penyelidikan KPK
Dilansir BBC Indonesia (16/4/2026), Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menduga adanya praktik pemecahan paket pengadaan untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan aturan ketat. Banyak paket pengadaan memiliki nilai kontrak serupa yang diduga bertujuan menghindari kewajiban pendapat dari ahli hukum kontrak negara.
Praktik ini melanggar peraturan presiden yang secara tegas melarang pemecahan paket dengan tujuan menghindari tender atau seleksi terbuka. Meskipun metode belanja elektronik atau e-purchasing diperbolehkan, sistem ini justru sering menjadi celah bagi penetapan harga yang lebih mahal.
Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berjanji akan menjadikan informasi tingginya harga perangkat ini sebagai bahan evaluasi serius. KPK mendorong agar proses digitalisasi pengadaan tidak hanya mengejar efektivitas saja, tetapi juga harus menjamin efisiensi uang rakyat.
Setiap rupiah dalam APBN seharusnya mengalir untuk prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas di tengah tekanan fiskal. Selisih harga yang signifikan membuka ruang bagi praktik korupsi melalui pengaturan vendor atau pemborosan ruang fiskal yang sangat berharga.
Negara wajib menjaga integritas pengelolaan anggaran publik agar program prioritas presiden tidak menjadi ajang pencarian keuntungan segelintir pihak. Transparansi spesifikasi barang serta ruang lingkup pekerjaan harus tersaji secara terbuka agar masyarakat dapat menilai kewajaran harga yang pemerintah bayarkan.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
