MAHAKAMA – Antrean warga yang tertib di puskesmas menunjukkan harapan akan masa depan yang lebih sehat. Senyum para lansia yang menjalani pemeriksaan tanpa memikirkan biaya menjadi gambaran nyata bagaimana layanan sederhana dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah apresiasi terhadap layanan kesehatan tersebut, pemerintah sebenarnya juga mendorong program besar lain melalui Makan Bergizi Gratis. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun pada 2025.
Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk mendukung distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Data LKPP mencatat belanja kendaraan operasional mencapai Rp 1,39 triliun untuk puluhan ribu unit motor listrik.
Namun, besarnya anggaran tidak selalu sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Perbandingan antara program mulai terlihat ketika publik menilai manfaat yang benar-benar mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dominasi Kepuasan Publik pada Layanan Kesehatan Gratis
Perbandingan ini terlihat jelas dalam survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas pada Kuartal I 2026. Survei daring terhadap 387 responden usia 17–44 tahun ini menunjukkan pergeseran preferensi publik terhadap program pemerintah.
Hasilnya, program cek kesehatan gratis menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan 57 persen. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghargai layanan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar tanpa hambatan akses.
Data Kementerian Kesehatan juga memperkuat temuan tersebut. Lebih dari 4,5 juta orang telah memanfaatkan layanan ini untuk deteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, hingga masalah kesehatan gigi.
Fokus pada pencegahan serta kemudahan akses tanpa biaya menjadi faktor utama tingginya apresiasi publik. Program ini dinilai memberikan manfaat nyata sekaligus rasa aman bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan.
Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis berada di posisi ketujuh dengan tingkat kepuasan 42 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh skala anggaran, tetapi juga oleh kemudahan dan kejelasan manfaat yang diterima masyarakat.
Rendahnya kepuasan ini turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap transparansi anggaran. Selain itu, kasus keracunan makanan di beberapa daerah ikut menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas implementasi program.
Urgensi Evaluasi Strategi Distribusi dan Transparansi Anggaran
Perbedaan tingkat kepuasan tersebut menegaskan bahwa kejelasan manfaat menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan publik. Masyarakat cenderung memberikan apresiasi lebih tinggi pada program yang langsung dirasakan dan mudah diakses.
Sebaliknya, program dengan anggaran besar masih menghadapi tantangan pada aspek distribusi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya dana, tetapi dari dampaknya terhadap rasa aman masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap strategi distribusi menjadi langkah penting agar program berjalan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan berlangsung transparan dan akuntabel.
Keterbukaan informasi, termasuk dalam penggunaan anggaran kendaraan operasional, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali dalam bentuk layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberlanjutan program. Transparansi dan kualitas layanan akan menentukan apakah kebijakan mampu menjawab harapan nyata rakyat di masa depan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
