MAHAKAMA – Deretan nota pembayaran yang menumpuk di atas meja birokrasi kini menjadi saksi bisu atas sorotan tajam masyarakat. Aroma detergen yang seharusnya membawa kesegaran justru menguap menjadi polemik panas saat angka fantastis mulai terbongkar.
Polemik anggaran cuci pakaian rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 450 juta kini memasuki babak baru. Perhatian publik tertuju pada ketidaksinkronan data antara total tagihan nota pembayaran dengan rincian item ke media.
Fakta ini terungkap dalam sesi rilis resmi Biro Umum Setda Kaltim bersama Diskominfo Kaltim beberapa waktu lalu. Pemerintah memaparkan nota pembayaran mencapai Rp 20.984.550 hanya untuk pengerjaan selama lima hari pada Maret 2026.
Namun demikian, jumlah manual rincian item pada layar proyektor hanya menunjukkan angka sekitar Rp 7,73 juta. Oleh karena itu, terdapat selisih sekitar Rp 13,20 juta yang belum memiliki penjelasan rincian mendalam hingga saat ini.
Rincian Pengerjaan dan Layanan Ekspres Subuh
Pihak pengelola memaparkan rincian cucian selama periode sibuk tersebut guna memberikan klarifikasi kepada masyarakat luas sebagai berikut:
- 25 Maret 2026: Mencakup 6 kilogram pakaian, 7 potong gamis, 4 potong sarung, sajadah, mukena, hingga 25 potong pakaian dalam.
- 25–28 Maret 2026: Berisi perlengkapan operasional seperti 26 potong taplak meja, 10 potong handuk, 15 potong keset, dan 4 set bed cover.
- 27 Maret 2026: Terdiri dari 10 kilogram pakaian, 3 potong kemeja, serta 4 potong gamis dengan layanan ekspres 6 jam.
- 29 Maret 2026: Meliputi 6 potong kemeja, 15 potong handuk, 5 potong keset, 6 potong bed cover besar, dan 5 potong selimut.
- 30 Maret 2026: Mencakup 4 potong sarung, 5 potong handuk, serta 1 potong celana panjang melalui layanan ekspres 3 jam.
Dilansir Kompas.com (5/5/2026), Pemilik Alwan Laundry, Enny, menjelaskan bahwa tingginya biaya muncul karena permintaan layanan ekspres yang sangat mendesak. Pihaknya sering kali menyelesaikan pesanan pada jam tidak wajar seperti pukul 1 dini hari atau 3 subuh.
Di samping itu, Plt Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan anggaran tersebut mencakup seluruh fasilitas rumah jabatan. Fasilitas ini meliputi karpet, gorden, hingga taplak meja untuk jamuan tamu resmi.
Teguran Keras Kemendagri Mengenai Efisiensi Anggaran
Dilansir Kompas.com (7/5/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiharto, memberikan teguran keras kepada Provinsi Kalimantan Timur dalam forum nasional. Bima menilai Kalimantan Timur berulang kali melanggar prinsip efisiensi anggaran hingga viral di media sosial.
Selain isu laundry, pemerintah pusat juga menyoroti pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang menelan biaya Rp 8,5 miliar. Kemendagri melakukan pengawasan secara real-time melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah guna memantau kepatuhan anggaran daerah.
Oleh karena itu, Bima Arya meminta setiap kepala daerah melakukan inovasi fiskal daripada membelanjakan uang negara secara boros. Pemerintah pusat akan terus mengevaluasi sinkronisasi perencanaan anggaran agar selaras dengan program pembangunan nasional.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik mengenai pentingnya transparansi dalam mengelola uang rakyat. Kesenjangan antara rincian data dan total tagihan mencerminkan kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal daerah.
Masyarakat berhak menuntut penjelasan logis atas setiap rupiah yang keluar dari kas negara untuk keperluan domestik pejabat. Prinsip keadilan ekonomi harus menjadi dasar penyusunan anggaran agar tidak melukai perasaan warga yang sedang berjuang.
Integritas seorang pemimpin terlihat dari kemampuannya mengelola fasilitas negara secara sederhana dan tetap mengedepankan efisiensi. Setiap penyimpangan sekecil apa pun akan selalu menemui jalan terang di bawah pengawasan publik yang kritis. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
