MAHAKAMA — Di bawah terik matahari yang menyengat jalanan Samarinda, Bekti (42) merapikan jaket hijaunya yang mulai pudar. Mantan karyawan swasta ini beralih profesi menjadi pengemudi ojek online (ojol) setelah terkena PHK massal saat pandemi Covid-19 menghantam sendi kehidupan.
“Dulu ada gaji bulanan, ada BPJS dari kantor. Sekarang? Ya kalau rajin narik, ada aja uang belanja. Tapi kalau sepi atau sakit, ya tidak ada pemasukan,” keluh Bekti saat ditemui di sela waktu tunggunya di kawasan Tepian.
Tak jauh dari hiruk-pikuk jalanan Kota Samarinda, ada Januar (33), seorang kurir ekspedisi yang setiap pagi sudah sibuk menyortir tumpukan paket di gudang.
Meski ia menjadi ujung tombak bisnis e-commerce yang tumbuh pesat, statusnya sebagai mitra membuatnya tidak memiliki jaminan sosial.
“Ada target harian. Pernah keserempet kendaraan yang ngebut, padahal lagi bawa banyak paket,” keluh Januar sambil merapikan paket di atas motornya.
Bagi Januar, menjadi kurir adalah kerja fisik yang menguras energi.
“Tantangannya itu cuaca dan alamat yang kadang tidak akurat. Kalau banjir di daerah Lempake atau jalanan macet, kami harus putar otak supaya paket sampai tepat waktu,” katanya.
Di sisi lain Kota Tepian, Vina (21) tampak cekatan mengoperasikan mesin espresso. Mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Samarinda ini memilih menjadi barista paruh waktu.
Vina adalah representasi anak muda Samarinda yang enggan berpangku tangan. Bagi Vina, sektor informal seperti industri kreatif dan kuliner memberikan ruang bagi anak muda untuk mandiri secara finansial tanpa harus meninggalkan bangku kuliah.
“Cari uang tambahan buat bayar UKT dan jajan, sekalian belajar skill baru. Di sini saya belajar sabar menghadapi berbagai tipe pelanggan,” kata Vina sambil tersenyum.
Kisah Bekti, Januar, dan Vina adalah segelintir dari jutaan fragmen ekonomi informal di Indonesia. Sektor ini sering kali terlihat di depan mata, namun luput dari perhatian serius pembuat kebijakan.
Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan bahwa 59,4% tenaga kerja di Indonesia menggantungkan hidup pada sektor informal.
Dari pedagang di pasar yang berjualan sejak subuh, pekerja rumah tangga yang diam-diam mengurus segala kebutuhan keluarga, hingga petani kecil yang menggarap lahan mereka sendiri. Mereka menyumbang lebih dari separuh lapangan kerja di Indonesia; menggerakkan ekonomi lokal dan bergantung pada pekerjaan yang tidak terikat jaminan formal.
Namun di balik angka-angka tersebut, tersembunyi kenyataan pahit. Pekerja informal kerap tidak memiliki perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, atau penghasilan yang stabil.
Data menunjukkan bahwa sektor informal didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Lebih dari 40% berasal dari mereka yang berpendidikan setingkat atau kurang dari SD, diikuti SMP, SMA, dan yang paling kecil adalah diploma serta universitas.
Walaupun berkontribusi besar, ekonomi informal menghadirkan tantangan serius. Pekerja di sektor ini harus menghadapi keterbatasan sistemik: tanpa jaminan pensiun, asuransi kesehatan, atau penghasilan stabil. Pendapatan mereka sering kali jauh di bawah rata-rata.
Selain itu, tingkat pendidikan sudah sejak lama dipandang sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup, termasuk dalam hal penghasilan.
Realita di lapangan ini dapat tercermin dari data BPS di mana per Februari 2025, rata-rata gaji yang diterima pekerja Indonesia semakin besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
BPS mencatat bahwa gaji yang diterima oleh lulusan diploma IV, S1, S3, hingga S3 rata-rata berada di angka Rp4,35 juta per bulan. Nominal ini jadi yang tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain, mencerminkan pentingnya peran pendidikan dalam mengakses peluang karier yang lebih luas.
Syarat minimal pendidikan yang kini banyak diterapkan perusahaan menunjukkan bahwa sejatinya, pendidikan menggambarkan kualitas calon pekerja, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan, makin tinggi pula rata-rata gaji yang diperoleh.
Ketimpangan ini menunjukkan bagaimana pendidikan di Indonesia mempengaruhi kemampuan pekerja untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, meskipun mereka bekerja keras di sektor informal.
Bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran pendidikan rendah, pekerjaan informal menjadi pilihan utama meski dengan penghasilan yang jauh dari memadai. Tantangan ini menegaskan perlunya upaya menyeluruh untuk memperbaiki akses pendidikan dan stabilitas pekerjaan.
Ekonomi informal bukan hanya soal tenaga kerja—ini adalah cerminan dari masa depan Indonesia. Para pekerja informal, meskipun sering diabaikan, adalah bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi negara. Memberikan dukungan kepada mereka bukan hanya soal keadilan, tetapi juga kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
