MAHAKAMA – Di balik deretan motor yang masih terbungkus plastik, tersimpan tanya besar tentang nurani sebuah bangsa yang sedang berjuang melawan lapar. Sang penguasa anggaran kini tengah menari di atas rona ketidakpastian saat rakyat kecil masih menanti sepiring pemenuhan gizi yang nyata.
Badan Gizi Nasional atau BGN menggemparkan publik setelah muncul rekaman video puluhan ribu sepeda motor dengan logo lembaga tersebut. Kendaraan listrik dalam video itu merupakan fasilitas pendukung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN memberikan klarifikasi bahwa motor listrik ini akan beroperasi di daerah dengan akses geografis sulit. Dadan menjelaskan bahwa pengadaan unit motor ini sudah masuk dalam rencana anggaran sejak tahun 2025 yang lalu.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, kendaraan merupakan kategori belanja terbesar bagi BGN. Nilai pembelian kendaraan mencapai Rp 1,39 triliun dari total belanja lembaga yang tercatat sebesar Rp 6,2 triliun.
Analisis laporan Project Multatuli menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 1,2 triliun terserap khusus untuk pembelian motor listrik tersebut. Sementara itu, dana untuk esensial seperti pelatihan dan makanan hanya Rp242,8 miliar.
Urgensi Distribusi Wilayah Terpencil Versus Efisiensi Anggaran Negara
Isu pengadaan motor listrik ini mencuat setelah publik melihat ribuan unit motor tipe trail listrik masih terbungkus plastik. Motor tipe trail memiliki harga sekitar Rp 56,8 juta per unit karena spesifikasinya mampu menembus medan jalan ekstrem.
Secara teknis, kendaraan dengan ground clearance tinggi memang sangat cocok untuk distribusi makanan di wilayah tertinggal dan terluar. Namun demikian, pemilihan merek dengan harga fantastis ini memicu pertanyaan besar mengenai prioritas penggunaan dana negara saat ini.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuka ruang kritik tajam terkait efisiensi belanja pemerintah pada program MBG. Publik menilai pemerintah seharusnya bisa mempertimbangkan alternatif jenis kendaraan lain yang memiliki harga jauh lebih terjangkau dan ekonomis.
Di samping itu, belum ada kejelasan resmi mengenai skema pengadaan tersebut apakah melalui pembelian langsung atau sewa operasional. Kontroversi ini akhirnya mengarah pada isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat yang nilainya hampir mencapai Rp 4 triliun.
DPR Kritik Pengadaan Motor, Soroti Penolakan Kemenkeu
Pengadaan motor listrik dalam jumlah besar menuai sorotan di tengah upaya penghematan anggaran. Dilansir Goodstat (94/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan. Ia menegaskan program gizi nasional harus fokus pada perbaikan nutrisi anak, bukan pengadaan kendaraan, serta menilai urgensinya tidak jelas di tengah tekanan fiskal.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah menolak usulan anggaran motor operasional untuk program MBG tahun lalu. Perbedaan pernyataan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga. DPR pun menuntut penjelasan rinci terkait spesifikasi dan proses pengadaan.
Tanpa transparansi, kebijakan ini berisiko dipersepsikan sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
