MAHAKAMA — Setiap bulan Januari, suasana Kota Samarinda selalu tampak semarak. Visual sudut-sudut ibu kota Kalimantan Timur ini dipenuhi oleh jargon Hari Jadi Kota dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda yang terpampang di spanduk hingga baliho besar. Berbagai seremoni dan festival digelar untuk memperingati momen bersejarah tersebut.
Namun di sisi lain, polemik klasik yang telah bertahan selama satu dekade terakhir kembali mencuat: benarkah sejarah berdirinya Samarinda bermula dari kedatangan perantau dari Sulawesi di Samarinda Seberang pada 21 Januari 1668?
Historis HUT Pemkot Samarinda
Tidak ada keraguan mengenai landasan historis penetapan hari lahir pemkot pada 21 Januari 1960. Pemerintahan di Samarinda memang terbentuk ketika Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit, menyerahkan pemerintahan.
Kekuasaannya dibagi menjadi tiga wilayah yang disebut daerah tingkat II hasil pemekaran Daerah Istimewa Kutai. Ketiga daerah tersebut ialah Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, dan Kotapraja Balikpapan.
Serah terima tersebut ditandai dalam sebuah upacara di Istana Kesultanan Kutai di Tenggarong. Kapten Soedjono menjadi Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja Samarinda. Bupati Kutai dijabat Aji Raden Padmo. Aji Raden Sayid Mohammad menjadi Wali Kota Balikpapan.
Dengan demikian, 21 Januari 1960 sebenarnya tak hanya hari lahir Pemkot Samarinda. Lini masa ini juga menjadi kelahiran Pemkab Kutai (kini Kutai Kartanegara) dan Pemkot Balikpapan.
Samarinda mengambil jalan berbeda. Pemkab Kutai dan Pemkot Balikpapan sama-sama tidak merayakan hari jadi pemerintah daerah. Keduanya mencukupkan diri dengan memperingati hari jadi kota.
Tenggarong, misalnya, memiliki hari jadi pada 28 September 1782. Adapun Balikpapan, dinyatakan berdiri pada 10 Februari 1897. Keduanya punya fondasi sejarah masing-masing.
Perdebatan ini berakar pada Peraturan Daerah (Perda) Samarinda Nomor 1 Tahun 1988 yang menetapkan 21 Januari 1668 sebagai hari lahir kota. Penetapan ini merujuk pada narasi kedatangan rombongan Bugis Wajo yang dipimpin oleh La Mohang Daeng Mangkona.
Berdasarkan buku “Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda” (MKSKS) terbitan Humas Pemkot Samarinda tahun 2004, angka tahun tersebut merupakan asumsi penambahan durasi 64 hari sejak penandatanganan Perjanjian Bongaya di Sulawesi pada 18 November 1667.
Konon, awal kedatangan Daeng Mangkona ke Samarinda pada abad ke-18 Masehi didasari karena ia lebih memilih meninggalkan kampung halamannya, alih-alih harus tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu sudah menguasai Kerajaan Gowa akibat Perjanjian Bongaya.
Ia dan rombongan kemudian mengatur cara agar bisa menyeberang ke Pulau Kalimantan dan izin singgah di wilayah Kerajaan Kutai kartanegara.
Setelah mendapatkan izin dari Raja Kutai, Daeng Mangkona dan rombongannya kemudian menetap di kawasan Samarinda Seberang.
Menurut catatan Kesultanan Kutai Kartanegara, pertama kali kedatangan rombongan Bugis Wajo di Samarinda terjadi pada tahun 1708, didasari dari menuruti instruksi La Madukelleng untuk mencari wilayah baru.
Peristiwa ini disebutkan terjadi pada tahun 1730 yang saat itu dipimpin oleh Aji Pangeran Dipati Anom Panji, Raja Kutai Kartanegara.
Silang Sengkarut Data Sejarah
Meskipun sosok La Mohang Daeng Mangkona merupakan seorang tokoh yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal Samarinda, dilansir dari situs Direktorat Jenderal Kebudayaan, sejumlah riset sejarawan justru menunjukkan kejanggalan.
S.W. Tromp dalam penelitiannya tahun 1887 berjudul Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai mengungkapkan bahwa kepala suku Bugis yang disetujui Raja Kutai saat itu adalah Anakoda Latuji, bukan Daeng Mangkona.
Hal senada dicatat oleh C.A. Mees dalam De Kroniek van Koetai yang menyebutkan nama Anakoda La Tujing sebagai penandatangan perjanjian dengan Raja Kutai.
Sementara itu, J. Eisenberger mencatat bahwa tokoh Bugis pertama di Samarinda adalah Pangeran Terawei pada tahun 1730.
Bahkan, menurut sejarawan Merle Calvin Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2016, hlm 102) La Maddukelleng lahir pada 1700.
Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Daeng Mangkona mendapat perintah pada 1667 dari orang yang baru lahir 33 tahun kemudian?
Sehingga, kisah Daeng Mangkona ini dianggap anakronistis (tidak cocok dengan zamannya) dan ahistoris (bukan sejarah).
Makam La Mohang Daeng Mangkona
Eksistensi Daeng Mangkona secara fisik baru mulai diperkuat pada pertengahan 1990-an ketika Pemerintah Kotamadya membangun kompleks makam di Samarinda Seberang dengan papan nama “Makam Lamohang Daeng Mangkona”.
Memasuki abad ke-21 pula, dimulai ziarah rutin birokrat ke makam tersebut saat momen HUT Pemkot.
Abdillah, pengelola Kawasan Cagar Makam Daeng Mangkona, menceritakan asal-usul penemuan situs tersebut.
“Dulu tahun 1990-an ditemukan oleh Bapak saya, M. Thaha. Setelah itu dipugar dan dijadikan kawasan wisata budaya dan sejarah,” ucap Abdillah.
Di dalam bangunan pendopo, terdapat makam utama yang terbuat dari kayu ulin berwarna kuning, terdiri dari bagian jitrat dan nisan.
“Yang ada di dalam pendopo ini makam Daeng Mangkona, istri, dan kerabatnya,” tambah Abdillah.
Ia juga menjelaskan bahwa nisan-nisan kecil di sekitar area tersebut diperkirakan merupakan makam kerabat dan para pengikut Daeng Mangkona.
Ironi Popularitas di Kalangan Muda
Meski menyandang status sebagai tokoh pendiri dalam dokumen negara, sosok Daeng Mangkona nyatanya mulai meredup di ingatan generasi muda Samarinda.
Padahal salah satu destinasi wisata ikonik di Samarinda yaitu tempat makam Daeng Mangkona yang terletak di tepian Mahakam, Samarinda Seberang dan diperkirakan usia makam itu sudah lebih dari 300 tahun.
Lokasi makam tersebut di Jalan Abdul Rasyid, Kelurahan Masjid, Samarinda Seberang, tak jauh dari Masjid Tua yang lebih populer dikalangan anak muda di Samarinda.
Akses ke situs sejarah ini pun terbatas. Pengelola hanya membuka tempat ini pada hari-hari tertentu atau berdasarkan permintaan kunjungan saja.
Hal ini menambah tantangan dalam memperkenalkan esensi sejarah kota dan cagar budaya kepada masyarakat di era modern, di tengah semaraknya baliho ulang tahun yang menghiasi sudut-sudut kota Tepian setiap bulan Januari. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
