Mahakama.co.id – Komisi III DPRD Samarinda undang pihak pengembang perumahan elite di Jalan MT Haryono yang belakangan menjadi sorotan, Senin (13/2/2023).
Pertemuan dengan tajuk rapat dengar pendapat (RDP) ini turut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), lurah dan warga setempat.
Dikonfirmasi awak media, Ketua Komisi III Angkasa Jaya mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas beberapa hal penting. Diantaranya dampak bencana longsor dan dampak banjir.
“Karena ada pergeseran tanah ketika dia (pengembang) buka lahan, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Jadi kami kembali mengulas apa yang terjadi di situ,” ungkapnya.
Angkasa Jaya menegaskan, pihaknya meminta pihak pengembang menghentikan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
Akan tetapi, pihak pengembang ingin tetap melaksanakan perbaikan atas dampak lingkungan yang terjadi kepada masyarakat tersebut.
Namun dari hasil tinjauan lapangan Komisi III, pihak pengembang terlihat belum ada itikad baik dalam menyikapi persoalan dampak lingkungan ini. Hal ini ditunjukkan dengan masih dilanjutkannya proses pembangunan meski telah dilakukan penyegelan oleh Dinas PUPR Samarinda.
“Belum ada iktikad yang baik ya, sehingga masih melakukan kegiatan-kegiatan walaupun kecil dan izin juga belum ada sebenarnya,” tegasnya.
Ke depan seluruh anggota yang tergabung ke dalam Komisi III DPRD Samarinda akan memanggil para pihak terkait untuk membahas lebih lanjut tindakan yang akan diberikan kepada pihak pengembang perumahan.
“Intinya kami akan mengulangi rapat koordinasi kepada pihak pengembang, dengan tim teknisnya sehingga nanti apakah perumahan ini bisa dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya. (advertorial)
