PENCABUTAN status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diprediksi akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menuturkan, akan berdampak pada pendapatan Kaltim yang terus meningkat hingga Rp 20 Triliun.
“Tahun 2023 ini saya optimistis pendapatan Kaltim meningkat jadi Rp 20 Triliun,” ungkap Nidya, sapaan akrabnya, saat ditemui media ini di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.
“Bukan berarti mengendurkan waspada, karena PPKM dicabut. Tetapi intinya bahwa proses perekonomian kita bisa melaju lebih kencang lagi pada 2023,” jelasnya.
Tentunya, Pemprov Kaltim harus berupaya agar hal tersebut dapat terealisasi. Tyo, sapaannya, akan mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim agar terus bergerak meningkatkan PAD dari sisi pajak daerah.
“Saya mendorong Bapenda untuk bergerak meningkatkan PAD dari sisi pajak, baik itu pajak kendaraan, air permukaan, rokok, cukai dan lainnya. Makanya di 2023 ini saya optimis Rp20 triliun lebih,” tegasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa banyak sektor yang akan digenjot. Itu artinya, bukan hanya melirik dari sisi pajak daerah saja. Melainkan, salah satunya dari sisi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
“Selain DBH, kita juga mendorong Perda Pemanfaatan Aliran Sungai di Kaltim. Kita harap menjadi satu sektor yang bisa meningkatkan PAD,” terangnya.
Harapan lainnya, pergerakan ekonomi di Kaltim bisa berkembang positif. Kemudian, seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga bisa lebih leluasa lagi ke depannya. Jika ini terjadi maka taraf hidup kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa meningkat. (advertorial)
