Mahakama.co.id – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengonfirmasi keberadaan kelompok yang dikenal sebagai ‘pasukan pembunuh’ selama masa jabatannya sebagai wali kota Davao City. Kelompok ini dianggap sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan di negara tersebut.
Peran Polisi dalam ‘Pasukan Pembunuh’
Dalam sebuah pernyataan, Duterte menyebutkan bahwa anggota kelompok tersebut adalah polisi. “Itu tugas polisi,” kata Duterte, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Pernyataan ini mengacu pada kesaksian dua mantan polisi yang telah memberikan keterangan di depan senat Filipina, mengaku bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut yang dibentuk oleh Duterte untuk menjaga keamanan di negara itu.
Pernyataan Bertentangan di Hadapan Senat
Namun, pernyataan Duterte tampak bertentangan saat dia hadir dalam penyelidikan senat terkait pembunuhan para pengedar narkoba ilegal pada Senin (28/10). Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bahwa kelompok pembunuh yang dibentuknya di Davao City justru terdiri dari gangster, bukan polisi. “Saya bisa membuat pengakuan sekarang jika Anda mau. Saya punya regu pembunuh yang terdiri dari tujuh orang. Namun, mereka bukan polisi, mereka gangster,” ungkapnya.
Klaim tentang Tindakan Pembunuhan
Duterte menjelaskan bahwa dia tidak pernah menginstruksikan kelompok tersebut untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa kelompok itu digunakan untuk memberikan tekanan kepada penjahat. “Jika mereka melawan, bunuh mereka sehingga masalah saya di kota ini akan terpecahkan,” tambahnya.
Dampak Tindakan Kekerasan
Kelompok pembunuh ini diduga bertanggung jawab atas lebih dari 1.400 kasus pembunuhan terkait pengedar narkoba selama 22 tahun Duterte menjabat sebagai wali kota. Selama masa pemerintahannya, tercatat lebih dari 6.200 anggota kelompok pengedar narkoba tewas akibat tindakan tegas yang diambil oleh Duterte. Tindakan keras ini menuai kritik dari komunitas internasional, termasuk tuduhan genosida yang dilayangkan oleh International Criminal Court (ICC).
Walaupun demikian, Duterte diketahui telah menarik tuduhan tersebut dari ICC pada tahun 2019, berargumen bahwa kampanye pemberantasan narkoba yang dilakukannya tidak melanggar hukum. (net/ra)
