MAHAKAMA.CO.ID – Dalam setiap tahunnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD). Untuk mengumpulkan data tersebut, rapat koordinasi pun digelar mulai 26-27 Juni 2023.
Agenda ini dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal. Selanjutnya Sekretaris Dinas Noor Utami melanjutnya rapat koordinasi dan bergerak sebagai moderator. Dalam diskusi ini turut menghadirkan narasumber penting, yaitu Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Informasi KLHK RI Susi Oktalina dan Senior Manager Provincial Govermance and Partnership Yayasan Konservasi Alam Nusantara Kalimantan Timur Niel Makinudin.
Sebagai informasi DIKPLHD ini menjadi laporan status lingkungan hidup daerah yang harus disusun karena merupakan amanat undang-undang 32 tahun 2009. Dalam dokumen ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, dengan keanggotaan yang melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pada rapat ini, penetapan Isu Prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah dan menghasilkan tiga isu lingkungan yang menjadi prioritas di Kaltim.
“Diantaranya ancaman terhadap perubahan iklim, penurunan kualitas air, serta pengelolaan sampah,” sebut Noor Utami.
Kegiatan ini merupakan langkah awal kolaborasi antar sektor dalam rangkaian penyusunan DIKPLHD. Dokumen tersebut menjadi cerminan kinerja kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
“Sehingga DIKPLHD ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab salah satu perangkat daerah saja, melainkan tanggung jawab bersama Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (advetorial)
