Mahakama.co.id – Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi akan membawa arus perpindahan penduduk yang cukup besar.
Dalam tahap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saja diperkirakan akan datang 16 ribu pekerja dari luar daerah Kaltim.
Keadaan ini pun dikhawatirkan akan merugikan masyarakat lokal dengan daya saing yang masih rendah di dunia kerja.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti yang mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan pernyataan terkait masyarakat lokal (Kaltim) yang akan terlibat pada pembangunan IKN. Namun saat ini didapati para pekerja IKN justru didominasi oleh pekerja luar.
“Melihat fakta yang ada di lapangan pemerintah mendatangkan tenaga kerja dari luar Kaltim saya rasa hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya,” kata Puji saat diwawancara awak media, Senin (13/2/2023).
Menurutnya, mengapa hal itu bisa terjadi dikarenakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim dengan SDM di Pulau Jawa sangat jauh berbeda mulai dari soft skill hingga ambisi dalam bekerja.
“Karena salah satu kendala saya melihat daya juang kita tidak seberapa mungkin lulusan SMA atau SMK lebih senang duduk di rumah dibandingkan dengan pemuda di Jawa sana yang lebih giat dalam bekerja,” katanya.
Politisi Demokrat itu menambahkan, kurangnya program sertifikasi yang ada di Kaltim menjadi salah satu faktor penting minimnya keterlibatan SDM lokal di proses pembangunan IKN.
“Makanya sertifikasi harus ada di Kaltim terkhusus di Kota Samarinda,” pungkasnya. (advertorial)
