MAHAKAMA – Dugaan instruksi pembuatan video dukungan terhadap program Gratispol dan bantuan seragam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu polemik. SMAN 1 Samarinda menjadi sorotan setelah video testimoni di akun Instagram resminya memancing perdebatan luas.
Video yang diunggah sejak 13 April 2026 itu menampilkan siswa dan guru yang menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah. Namun, respons publik tidak sepenuhnya positif. Sejumlah pihak mempertanyakan etika pelibatan siswa dalam konten yang dinilai menyerupai kampanye.
Isu ini menjadi sensitif karena bersinggungan dengan politik praktis, yakni aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, yang seharusnya tidak masuk ke ruang pendidikan.
Menjawab polemik tersebut, pihak sekolah memberikan klarifikasi. Dilansir KaltimPost (16/4/2026), Plt. Kepala SMAN 1 Samarinda Syawal Arifin menegaskan bahwa video itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan, sekolah hanya ingin menyampaikan bahwa bantuan seragam gratis telah diterima sekitar 450 siswa kelas 10. Karena itu, tudingan adanya unsur politisasi dibantah secara tegas oleh pihak sekolah.
Edukasi Karakter dan Klarifikasi Dinas Pendidikan
Penjelasan sekolah kemudian berkembang ke aspek tujuan pembuatan video. Syawal menyebut konten tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari pendidikan karakter, agar siswa terbiasa menghargai bantuan yang diterima.
Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pihak dinas. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi kepada sekolah untuk membuat video serupa.
Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap instansi tetap memiliki kewajiban menyampaikan laporan program secara terbuka kepada masyarakat. Perbedaan penjelasan ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap kasus tersebut.
Penutupan Kolom Komentar dan Respon Publik
Di tengah perdebatan yang terus berkembang, sekolah akhirnya menutup kolom komentar pada unggahan tersebut. Video itu sendiri telah ditonton ratusan ribu kali, menunjukkan besarnya perhatian publik.
Respons masyarakat pun terbelah. Sebagian menilai video tersebut sebagai bentuk apresiasi yang wajar terhadap bantuan pemerintah.
Namun, sebagian lainnya menganggap pelibatan siswa dalam konten semacam itu berpotensi menyeret dunia pendidikan ke ranah politik praktis. Perbedaan pandangan ini menegaskan tipisnya batas antara laporan kinerja dan pencitraan di mata publik.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan harus menjaga netralitasnya. Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengawasi program pemerintah tanpa tekanan narasi tertentu.
Pada akhirnya, integritas ruang pendidikan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kemandirian berpikir siswa harus tetap dijaga, agar sekolah tidak kehilangan perannya sebagai tempat tumbuhnya nilai keadilan dan kebebasan berpikir.
Pendidikan adalah cahaya yang harus tetap murni, jauh dari kepentingan kekuasaan. Menjaga integritas sekolah berarti menjaga masa depan generasi penerus bangsa. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
