Mahakama.co.id – Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan alasan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Yusril berkelakar bahwa Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (10/12), Yusril menjelaskan bahwa Gus Dur adalah Presiden pertama yang membentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia. “Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, untuk pertama kalinya, dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasballah Saad,” ujar Yusril.
Namun, Yusril melanjutkan, kementerian tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya digabungkan dengan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan.
Kementerian HAM Kembali Dibentuk pada Era Prabowo
Yusril menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Prabowo, kementerian tersebut kembali dibentuk. “Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” ungkapnya.
Perbedaan Pilihan Menteri dengan Gus Dur
Bedanya dengan Gus Dur, Presiden Prabowo memilih seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai, untuk memimpin kementerian tersebut. “Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas untuk memajukan, melindungi, dan meningkatkan kesadaran warga bangsa terhadap persoalan-persoalan HAM,” beber Yusril. (net/ra)
