Mahakama.co.id – Donald Trump, yang terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, dikabarkan berencana untuk segera mengambil langkah besar usai kembali menjabat pada Januari mendatang. Salah satu kebijakan yang diperkirakan akan diterapkan adalah melarang tentara transgender bertugas di militer AS.
Trump, yang pernah mengeluarkan pernyataan pada masa kepemimpinannya sebelumnya bahwa AS “tidak akan lagi menerima atau mengizinkan transgender di militer,” dilaporkan akan memberlakukan larangan ini lagi. Pada 2019, Trump mengeluarkan kebijakan serupa dengan alasan biaya medis yang dianggap tinggi, namun kebijakan tersebut dicabut oleh Presiden Joe Biden setelah ia menjabat.
Kini, menurut laporan The Times, Trump tidak hanya berencana membatalkan kebijakan Biden, tetapi juga berpotensi mengeluarkan anggota militer transgender yang masih aktif. Kebijakan ini diperkirakan akan memicu berbagai gugatan hukum.
Bantahan dari Tim Transisi Trump
Meski kabar ini menyebar luas, tim transisi Trump membantahnya. Karoline Leavitt, juru bicara Trump, menyebut isu ini sebagai spekulasi belaka. “Sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya ini berspekulasi dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada keputusan resmi mengenai masalah ini,” ujar Leavitt. Ia juga menegaskan bahwa hanya kebijakan yang diumumkan langsung oleh Trump atau perwakilannya yang dapat dianggap sebagai keputusan resmi.
Kebijakan Kontroversial Anti-LGBT+ Trump
Langkah ini menambah daftar panjang kebijakan kontroversial Trump terkait komunitas LGBT+. Dalam kampanyenya, Trump berjanji akan membatalkan perlindungan hak sipil bagi LGBT+, melarang siswa transgender bermain olahraga atau menggunakan toilet sesuai identitas gender, serta melarang perawatan medis afirmasi gender untuk remaja transgender.
Partai Republik yang mendukung Trump juga telah mengajukan banyak undang-undang anti-transgender di berbagai negara bagian, terutama setelah pemilu 2024. Anggota Kongres dari GOP bahkan berfokus untuk mendiskreditkan komunitas transgender, dengan legislasi baru yang melarang penggunaan toilet berdasarkan identitas gender.
Protes dari Aktivis dan Komunitas Transgender
Kebijakan ini menuai kritik keras dari aktivis dan kelompok pendukung hak-hak transgender. Banyak yang menyebut langkah tersebut sebagai ancaman terhadap martabat dan kemanusiaan komunitas transgender, baik di militer maupun dalam kehidupan sehari-hari. “Ini adalah langkah yang dapat merusak martabat dan hak-hak komunitas transgender,” tulis salah satu aktivis di media sosial. (net/ra)
