MAHAKAMA — Banjir bandang yang menerjang wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November lalu, meninggalkan jejak kehancuran yang masif.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (22/12/2025) pukul 08.00 WIB, bencana ini telah mengakibatkan 1.090 orang meninggal, 186 orang hilang, dan sekitar 7 ribu orang terluka.
Di tenda-tenda darurat yang serba terbatas, para penyintas harus memulai hidup dari nol. Namun, di tengah hiruk-pikuk distribusi logistik yang umumnya berfokus pada pangan dan sandang, terdapat satu kelompok yang menghadapi “bencana di dalam bencana”, yaitu perempuan yang mengalami menstruasi di zona krisis.
Bagi mereka, menstruasi bukan sekadar siklus biologis, melainkan perjuangan berat untuk menjaga martabat dan kesehatan di tengah hilangnya privasi dan fasilitas sanitasi.
Ketika Kebutuhan Dasar Menjadi Barang Mewah
Di pengungsian, akses terhadap pembalut, air bersih, dan ruang privasi sering kali lenyap seketika. Hal yang dalam kondisi normal dianggap rutinitas sederhana—seperti mengganti pembalut—berubah menjadi sumber kecemasan.
Kondisi ini mengingatkan pada pola yang terus berulang dalam berbagai bencana global. Laporan BBC saat gempa Nepal 2015 mencatat bagaimana perempuan harus mencuci pembalut kain yang digunakan berulang kali dengan air tercemar, sering kali secara sembunyi-sembunyi di sungai pada petang hari.
Risiko infeksi, rasa malu ketika darah menstruasi bocor ke celana atau rok, hingga ketakutan akan penilaian sosial menjadi sejumlah pengalaman sehari-hari perempuan Nepal saat itu.
Banyak perempuan di sana terpaksa mencuci pembalut secara sembunyi-sembunyi di sungai atau pada jam-jam petang, bahkan ketika perut mereka kram dan kesakitan.
Mereka mengganti pembalut dengan kain seadanya, tanpa kemampuan untuk mengganti atau mencucinya dengan layak.
Di Indonesia, potret buram ini pernah terekam jelas saat Gempa Lombok 2018. Kadek Ariasti Widhiari, yang kala itu berusia 14 tahun, sedang mengalami menstruasi saat gempa 7 skala Richter (SR) mengguncang.
“Sepanjang waktu itu, saya berusaha mengatasi ketidaknyamanan menstruasi. Saya takut, tak berdaya, dan kesakitan,” ungkap Kadek seperti dikutip dari laman UNICEF.
Seluruh toko tutup pascagempa, Kadek tidak memiliki pembalut. Dalam keterdesakan, ia terpaksa merobek popok milik adiknya sebagai pengganti. Pilihan ini lahir dari keterpaksaan, mencerminkan betapa kebutuhan tubuh perempuan sering kali terabaikan dalam respons tanggap darurat.
Tabu yang Membungkam
Masalah serupa melintasi batas negara. Saat banjir besar melanda Rio Grande do Sul, Brasil, pada 2024, Julia Clock, relawan Palang Merah Brasil, menggambarkan bagaimana kelangkaan produk kesehatan menstruasi menjadi masalah nyata, tapi sering tak dibicarakan karena masih dianggap tabu dan memalukan.
“Salah satu masalah yang kami hadapi dalam menangani keadaan darurat banjir di Brasil adalah kesulitan mendapatkan akses ke produk kebersihan menstruasi dan kesehatan menstruasi,” ujarnya seperti diwartakan IFRC.
Topik ini sering tidak dibicarakan karena masih dianggap tabu, membuat kebutuhan perempuan semakin terpinggirkan di tengah prioritas logistik lainnya.
Melansir situs United Nations Population Fund (UNFPA), dalam situasi krisis yang minim air bersih dan sanitasi, perempuan menstruasi menghadapi risiko kesehatan lebih besar seperti infeksi saluran kencing dan infeksi bakteri pada vagina.
Lebih jauh lagi, ketiadaan fasilitas yang aman dapat memicu kekerasan berbasis gender.
Pengalaman seorang gadis Etiopia di kawasan Benishangul-Gumuz yang terdampak konflik etnis bersenjata pada 2019-2022 silam.
Ia dan keluarganya mengungsi ke hutan akibat konflik, lalu menggunakan sobekan kain seadanya untuk menadah darah kemudian duduk di tumpukan daun di bawah pohon sembari menunggu menstruasi selesai.
Secara sosial, ketiadaan pembalut membatasi mobilitas perempuan. Rasa malu dan takut “tembus” membuat mereka enggan mengantre bantuan, pergi ke sekolah darurat, atau mengakses layanan kesehatan, yang pada akhirnya memperlambat pemulihan mereka sendiri.
Menstruasi adalah Hak Dasar, Bukan Tambahan
Situasi di Sumatra saat ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Dukungan untuk perempuan menstruasi di zona bencana bukanlah kebutuhan sekunder atau pelengkap, melainkan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia.
Pemulihan pascabencana yang manusiawi harus mencakup penyediaan paket kebersihan yang memadai, akses air bersih, serta toilet yang terpisah dan aman bagi perempuan.
Memastikan perempuan dapat mengelola menstruasi mereka dengan bermartabat adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan, mencegah kekerasan, dan memulihkan kesejahteraan masyarakat.
Di zona bencana dan krisis, memenuhi kebutuhan menstruasi adalah bagian penting dari membangun pemulihan yang adil gender dan manusiawi. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
