Mahakama.co.id – Pembatalan kegiatan pemerintah yang semula direncanakan di sejumlah hotel mulai terasa dampaknya. Hal ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan instruksi kepada kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas ASN minimal 50 persen.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan bahwa pembatalan kegiatan pemerintah di hotel-hotel semakin meluas. Menurut Yusran, kegiatan pemerintah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan hotel, terutama di ibu kota provinsi. “Di banyak daerah, kegiatan pemerintah menjadi penopang utama bagi keberlanjutan hotel-hotel di sana,” katanya, seperti dilansir dari kumparan, Minggu (10/11).
Sektor Pemerintah Sumbang Pendapatan Hotel
Di beberapa daerah, kegiatan pemerintah menyumbang 40 hingga 60 persen dari total pendapatan hotel. Pemangkasan anggaran ini pun berdampak pada sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun.
Tanggapan Ekonom: Efisiensi vs. Prioritas
Meskipun dampak negatifnya terasa, ekonom dari CELIOS, Nailul Huda, menilai pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebenarnya langkah yang tepat. “Pemotongan anggaran perdinas ini penting untuk memastikan anggaran digunakan untuk program prioritas,” jelasnya. Namun, ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan skala prioritas, mengingat beberapa kegiatan masih membutuhkan pertemuan fisik. (net/ra)
