GEMERLAP promosi pariwisata kini merambah ke dunia digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng influencer untuk menarik perhatian publik pada destinasi unggulan.
Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menetapkan anggaran Rp 1,7 miliar dalam penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. Dana itu membiayai jasa publikasi influencer. Dilansir Niaga.Asia (17/9/2025), Kepala Bidang Pengembangan Pemasangan dan Pariwisata Dispar Kaltim, Restiawan Baihaqi, ditemui di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Rabu 17 September 2025.
Restiawan menegaskan bahwa sejumlah provinsi sudah memakai strategi serupa. Karena itu, Kalimantan Timur ikut menggandeng 20–30 influencer melalui agensi resmi. Mereka akan memproduksi konten tentang kuliner, destinasi, dan ekonomi kreatif. Dispar lalu menayangkan konten tersebut lewat akun resmi pariwisata, bukan di akun pribadi influencer.
Sementara itu, kebijakan ini memicu kritik. Dilansir Suara Kaltim (17/9/2025) Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsodjo, menilai alokasi Rp1,7 miliar bisa menjadi pemborosan di tengah tuntutan efisiensi APBD. Ia berpendapat pemerintah seharusnya mengoptimalkan peran Diskominfo atau masyarakat.
Selain itu, Purwadi menyoroti transparansi. Menurutnya, publik berhak tahu siapa saja influencer penerima dana dan target apa yang hendak dicapai. Ia meminta pemerintah menetapkan indikator terukur, misalnya peningkatan kunjungan wisatawan atau tambahan pendapatan asli daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dampak penggunaan APBD secara terbuka.
Meski begitu, perdebatan ini tetap menunjukkan dua sisi. Promosi digital menjanjikan jangkauan luas, tetapi akuntabilitas dan efisiensi harus menjadi landasan utama setiap penggunaan uang rakyat. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
