FENOMENA “kabur aja dulu” ini kerap muncul di media sosial, dari pekerja hingga tokoh publik, sebagai cara mencari kesempatan baru. Hal ini dilakukan karena kecewa dengan pemerintah atau mencari peluang lebih baik di tempat lain.
Ternyata, perilaku serupa sudah terjadi sejak masa penjajahan. Beberapa orang Indonesia memilih meninggalkan tanah air dan berhasil menorehkan jejak penting di negara lain. Salah satu contohnya adalah Daeng Mangalle, pangeran Makassar, yang bahkan dipercaya menempati posisi setara menteri keuangan di kerajaan Siam (kini Thailand).
Seorang Pangeran dari Makassar
Daeng Mangalle lahir dari Kesultanan Gowa, yang kini masuk wilayah Makassar. Ia tumbuh besar di sana, tetapi kecewa dengan intervensi Belanda melalui Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian ini memberi VOC dominasi perdagangan di Sulawesi Selatan dan mengikis kedaulatan Kesultanan Gowa. Karena itu, ia memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya.
Awalnya, Daeng Mangalle melarikan diri ke Banten. Namun, setelah Banten bersekutu dengan VOC, ia pindah ke Utara Jawa dan akhirnya sampai di Ayuthia, ibu kota Siam. Raja Phra Narai kagum pada kemampuan Daeng Mangalle mengelola keuangan kerajaan. Oleh karena itu, sang pangeran dipercaya mengelola kas kerajaan dan diangkat menjadi bendahara, setara menteri keuangan (Doeja Paedi’).
Konflik dan Akhir Hidup
Posisi Daeng Mangalle tidak bertahan lama. Ia dituduh terlibat konspirasi menjarah istana dan mengganti raja, tuduhan yang dibantahnya. Raja Phra Narai mempersempit ruang geraknya dan meminta pasukan Prancis mengepung perkampungan orang Makassar di Ayuthia. Perlawanan sengit terjadi, tetapi sekitar 1686 Daeng Mangalle tewas. Keberanian dan integritasnya tetap dikenang oleh penduduk setempat.
Daeng Mangalle menjadi salah satu orang Indonesia pertama yang menjabat posisi setara menteri keuangan di kerajaan asing. Kisahnya menunjukkan bahwa fenomena meninggalkan negeri demi peluang atau prinsip bukan hal baru di Nusantara. Bahkan, langkah tersebut dapat memengaruhi posisi strategis di pemerintahan negara lain.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
