Mahakama.co.id – Pada Selasa (3/12), Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengejutkan dunia dengan mengumumkan darurat militer, menyatakan bahwa negara berada di ambang kehancuran. Yoon menuduh oposisi dan anggota Majelis Nasional sebagai penyebab kondisi darurat tersebut, yang ia anggap mengancam demokrasi liberal.
Yoon mengklaim bahwa darurat militer merupakan langkah yang tak terelakkan untuk menjaga tatanan demokrasi dan berjanji akan menghapus kekuatan anti-negara. Ia menekankan akan “memulihkan negara ke keadaan normal” dan memberantas kekuatan yang dianggap pro-Korea Utara.
Pagi hari berikutnya, Panglima Tentara Korea Selatan Jenderal Park An-su dilaporkan menjadi komandan darurat militer. Sementara itu, tentara menutup Gedung Parlemen yang sedang berlangsung pertemuan Majelis Nasional, dengan beberapa warga menentang langkah darurat tersebut. Helikopter militer juga terpantau mendarat di atap gedung parlemen.
Tanggapan Oposisi dan Warga
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung menganggap pengumuman darurat militer sebagai tindakan ilegal dan mengajak warga untuk berunjuk rasa di depan gedung parlemen. Sejumlah warga juga tampak protes terhadap pihak kepolisian yang berjaga di sekitar parlemen.
Parlemen Korsel Cabut Darurat Militer
Setelah perdebatan sengit, mayoritas anggota parlemen Korsel memutuskan untuk mencabut pemberlakuan darurat militer melalui pemungutan suara. Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, mengumumkan bahwa 190 dari 300 anggota sepakat untuk membatalkan status darurat.
Tak lama setelah itu, Presiden Yoon menyatakan akan menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer. Pasukan yang dikerahkan untuk mengamankan parlemen pun ditarik kembali.
Kritik terhadap Presiden Yoon
Pemimpin partai oposisi kecil, Cho Kuk, mengungkapkan bahwa langkah Yoon berbahaya bagi demokrasi dan mengancam konstitusi. Ia bertekad untuk memakzulkan Yoon, menilai bahwa darurat militer tersebut tidak sah karena tidak ada ancaman perang atau bencana besar. (net/ra)
