MAHAKAMA – Di layar ponsel yang terus menyala, sebuah video pendek bisa memicu ribuan kemarahan hanya dalam hitungan menit. Arus informasi kini bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi, membuat publik hidup di tengah banjir kabar yang belum tentu benar.
Kecepatan inilah yang memperbesar tantangan global dalam melawan misinformasi. Indonesia, seperti banyak negara lain, berada di garis depan krisis kepercayaan informasi, terutama di media sosial yang menjadi ruang utama konsumsi berita masyarakat.
Kondisi tersebut tercermin dalam Digital News Report 2025 yang dirilis Reuters Institute. Data diambil dari 97 ribu responden di 48 negara salah satunya Indonesia.
Hasilnya mayoritas warga global menilai politikus dan influencer sebagai sumber utama hoaks. Dari data ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak lagi sekadar soal akun anonim, melainkan melibatkan figur dengan pengaruh besar.
Peran Tokoh Publik dalam Ekosistem Hoaks
Temuan Reuters Institute menempatkan politikus sebagai aktor paling dominan dalam penyebaran misinformasi. Tingkat kekhawatiran tertinggi tercatat di Amerika Serikat dan Spanyol, masing-masing mencapai 57 persen responden. Banyak politisi dinilai sengaja menyebarkan informasi keliru untuk kepentingan elektoral, citra pribadi, atau agenda politik tertentu.
Pola ini diperkuat oleh riset Yu, Domahidi, Gamannossi degl’Innocenti, dan Zollo berjudul Crisis, Country, and Party Lines: Politicians’ Misinformation Behavior and Public Engagement (2024). Penelitian terhadap 3,28 ribu politikus di berbagai negara menunjukkan bahwa figur publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik yang keliru.
Di Amerika Serikat, konten misinformasi bahkan menarik keterlibatan masyarakat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan informasi yang kredibel.
Influencer dan Media Mulai Kehilangan Kepercayaan
Dominasi politikus sebagai penyebar hoaks tidak berdiri sendiri. Di Afrika dan Asia, sorotan publik justru mengarah kuat kepada influencer. Di Kenya dan Nigeria, lebih dari 58 persen responden mengaku curiga terhadap narasi yang dibangun para pemengaruh media sosial.
Influencer dinilai rawan menjadi saluran propaganda karena relasi personal yang mereka bangun dengan pengikut, ditambah insentif finansial untuk mempromosikan agenda tertentu.
Situasi ini semakin kompleks ketika kepercayaan terhadap media arus utama ikut terkikis. Sekitar 32 persen responden global mulai meragukan independensi jurnalis dan institusi media, terutama akibat praktik media berbayar dan konflik kepentingan.
Di luar itu, pemerintah asing dan kelompok aktivis juga tercatat sebagai aktor yang berkontribusi terhadap penyebaran narasi menyesatkan, memperluas spektrum ancaman misinformasi lintas negara.
Mengapa Hoaks Mudah Menyebar dari Akun Populer
Besarnya pengaruh politikus dan influencer tidak terlepas dari basis pengikut yang loyal. Kepercayaan yang bersifat personal membuat informasi dari tokoh idola sering diterima tanpa proses kritis. Situasi ini diperparah oleh desain algoritma media sosial.
Studi di Journal of Media Horizons menunjukkan bahwa algoritma cenderung memprioritaskan konten sensasional, emosional dan memecah belah karena menghasilkan keterlibatan tinggi. Celah ini kerap dimanfaatkan aktor politik dan kelompok kepentingan untuk mendistribusikan informasi yang dimanipulasi demi membentuk opini publik.
Literasi Digital sebagai Benteng Terakhir
Di tengah lanskap informasi yang semakin rapuh, tanggung jawab publik menjadi kunci. Verifikasi sumber, membandingkan informasi dengan media kredibel, serta menahan diri untuk tidak membagikan konten provokatif adalah langkah dasar memutus rantai hoaks.
Kebenaran menjadi fondasi utama masyarakat yang berdaulat secara digital. Tanpa literasi yang kuat, media sosial bukan hanya ruang komunikasi, melainkan ladang subur bagi kebencian dan manipulasi. Di era ketidakpastian informasi, kebijaksanaan publik menentukan masa depan ruang digital bersama. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
