MAHAKAMA – Deretan daftar keinginan mulai memenuhi keranjang belanja digital saat gema takbir perlahan terdengar dari kejauhan. Masyarakat kini tengah sibuk mengatur strategi keuangan agar bisa tampil sempurna di hari yang suci.
Perayaan Idul Fitri memang menjadi momen yang identik dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga yang cukup signifikan. Masyarakat biasanya menyiapkan berbagai pos anggaran mulai dari tunjangan hari raya, biaya mudik, hingga pakaian baru.
Dalam situasi tersebut, layanan pembayaran cicilan seperti PayLater mulai menjadi alternatif yang banyak dipilih untuk menjembatani kebutuhan konsumsi dengan kemampuan finansial yang terbatas.
Perilaku Belanja dan Kebutuhan Konsumsi Masyarakat

Gambaran keterbatasan anggaran itu terlihat jelas dari hasil survei GoodStats 2026. Sebanyak 42,1 persen masyarakat menyiapkan anggaran antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta untuk kebutuhan Lebaran.
Di sisi lain, 40,2 persen responden lainnya bahkan hanya mampu menyisihkan dana kurang dari Rp 1 juta. Jika digabungkan, data ini menunjukkan sebanyak 82,3 persen responden memiliki anggaran di bawah Rp 3 juta untuk seluruh kebutuhan hari raya.
Kondisi tersebut membuat pasar menjadi sangat sensitif terhadap harga dan berbagai promo bundling yang ekonomis. Konsumen cenderung mencari cara agar kebutuhan tetap terpenuhi meski kemampuan belanja terbatas.
Menariknya, keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya menekan keinginan masyarakat untuk berbelanja. Pakaian tetap menjadi barang yang paling diinginkan menjelang Idul Fitri dengan angka 30 persen dari total responden.
Setelah itu, makanan dan minuman menempati posisi kedua dengan 22,4 persen. Sementara hadiah atau parcel berada di urutan berikutnya dengan 19,8 persen.
Di luar kebutuhan utama tersebut, sebagian masyarakat juga mempertimbangkan pembelian barang bernilai lebih tinggi. Produk seperti gadget tercatat memiliki minat sebesar 9,2 persen dari responden.
Data ini menunjukkan adanya jarak antara keinginan konsumsi dan kemampuan finansial masyarakat. Dalam konteks inilah layanan pembayaran fleksibel seperti PayLater mulai menemukan ruang tumbuh yang semakin luas.
Lonjakan Penggunaan PayLater dan Risiko Keuangan

Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi, PayLater muncul sebagai solusi instan bagi masyarakat yang ingin membeli barang tanpa harus membayar secara langsung. Pola ini tercermin dari pertumbuhan jumlah kontrak pembiayaan yang melonjak dari 4,63 juta pada 2019 menjadi 79,92 juta pada 2023.
Lonjakan tersebut juga tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini mencatat peningkatan kontrak pembiayaan PayLater dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 144,35 persen setiap tahunnya.
Selain itu, pada Maret 2024 nilai outstanding atau sisa piutang pembiayaan PayLater mencapai Rp 6,13 triliun. Angka ini meningkat 23,9 persen secara tahunan.
Meski menawarkan kemudahan transaksi, PayLater juga menyimpan risiko bagi keuangan rumah tangga. Biaya tambahan yang tidak disadari, dorongan belanja impulsif, hingga potensi peretasan identitas dapat muncul jika layanan ini digunakan tanpa kontrol.
Tanpa pengelolaan yang bijak, cicilan berisiko menumpuk setelah Lebaran dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga.
Perilaku Konsumsi di Era Pembayaran Digital
Perubahan perilaku konsumen di era pembayaran digital membuat proses belanja terasa lebih instan. Kemudahan layanan PayLater membuat transaksi tampak ringan karena pembayaran ditunda ke masa depan. Namun bahayanya konsumen tidak langsung merasakan pengurangan uang saat membeli barang.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Kübra Önder (2018), The Effect of Credit Card Usage on Consumer Behavior. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pembayaran tertunda dapat mengurangi kontrol diri konsumen dan meningkatkan keputusan finansial yang kurang rasional.
Risiko ini semakin besar menjelang Idul Fitri ketika dorongan membeli berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian hingga gadget, meningkat tajam. Tanpa pengelolaan yang bijak, kemudahan PayLater justru berpotensi memicu belanja impulsif dan menimbulkan beban cicilan setelah Lebaran.
Oleh karena itu, pengaturan anggaran tetap menjadi kunci agar keuangan rumah tangga tetap stabil. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin