MAHAKAMA – Di tengah gempuran era digital, bahaya buta aksara masih menghantui Indonesia. Ketidakmampuan membaca dan menulis bukan hanya menghambat individu untuk belajar, tetapi juga menutup akses pada dunia kerja, teknologi, dan informasi publik. Pemerintah menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap selesai hanya karena angkanya kecil.
Dilansir dari Kompas (19/9/2025), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan Indonesia bebas buta huruf pada 2030. Target itu disusun setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka buta aksara nasional per 2024 turun menjadi 0,92 persen. Capaian ini terendah sepanjang sejarah.
Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan buta aksara? Istilah ini berbeda dari sekadar “tidak bisa membaca.” Buta aksara merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu mengenali huruf, menulis namanya sendiri, atau memahami makna dari teks sederhana.
Artinya, seseorang bisa saja “mampu membaca” secara teknis, tapi tetap termasuk kategori buta aksara fungsional jika tak memahami isi bacaan.
Tren Nasional: Turun Drastis dalam Lima Tahun
Pencapaian 0,92 persen merupakan hasil kerja keras selama lima tahun terakhir. Data BPS menunjukkan penurunan signifikan pada kelompok usia 15–59 tahun. Tahun 2020, angka buta aksara masih berada di 17,1 persen. Setahun kemudian turun menjadi 1,56 persen, lalu menurun lagi ke 1,51 persen pada 2022, 1,08 persen di 2023, hingga akhirnya mencapai 0,92 persen pada 2024.
Penurunan ini menandakan percepatan literasi yang masif, meskipun tidak merata di seluruh provinsi.
Kalimantan Timur di Jalur Positif, tapi Belum Terendah
Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) menjadi salah satu provinsi dengan capaian literasi tinggi. Dengan angka buta aksara 0,95 persen, Kalimantan Timur berada di posisi kedelapan terendah secara nasional. Nilai ini hanya terpaut 0,03 persen dari rata-rata nasional. Angka ini menegaskan keberhasilan program literasi daerah yang ditopang akses pendidikan dan pemerataan sekolah hingga tingkat desa.
Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sulawesi Utara (0,27 persen), DKI Jakarta (0,37 persen), dan Maluku (0,45 persen), capaian Kalimantan Timur masih sedikit tertinggal.
Capaian Kalimantan Timur sejalan dengan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (78,83) yang juga tinggi. Namun demikian, DKI Jakarta (IPM 82,77) dan Maluku (IPM 73,40) memiliki angka buta aksara lebih rendah. Ini menegaskan bahwa provinsi dengan IPM tinggi cenderung memiliki fondasi pendidikan yang kuat.
Oleh karena itu, hubungan antara IPM dan buta aksara tidak terhindarkan. IPM diukur dari tiga dimensi utama: Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Dimensi Pengetahuan diukur salah satunya melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Skor IPM Kalimantan Timur yang tinggi menunjukkan peningkatan besar dalam akses dan kualitas pendidikan dasar. Dampaknya, buta aksara di kalangan usia produktif hampir hilang. Ini berarti, IPM bukan hanya statistik, melainkan kunci yang menjelaskan mengapa buta aksara di Kalimantan Timur bisa ditekan sedemikian rupa.
Kolaborasi dan Harapan Menuju 2030
Dengan tren penurunan tajam, target “Indonesia Bebas Buta Huruf 2030” tampak ambisius tapi realistis. Kuncinya terletak pada kemauan kolektif untuk membawa pendidikan dasar ke wilayah paling sulit dijangkau. Sebab, masa depan bangsa ditulis oleh setiap aksara yang bisa dibaca.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
