SUASANA riang di sekolah mendadak berubah. Tawa anak-anak berganti tangis, sirene ambulans saling bersahutan, dan orang tua yang semula mengantar anak untuk belajar kini harus melihat mereka pulang dalam tandu darurat.
Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melonjak di Bandung Barat. Posko Cipongkor dan Cihampelas mencatat 1.315 korban sejak Senin (22/9) hingga Kamis (25/9). Sebagian besar korban adalah siswa SD hingga SMA.
Dilansir CNN (25/9/2025), gelombang pertama terjadi pada 22–23 September dengan 393 korban. Rinciannya, 192 dari Cihampelas dan 201 dari Cipongkor. Selanjutnya, gelombang kedua muncul pada 24 September dengan 730 korban tambahan setelah menyantap menu berbeda. Hingga Kamis siang, petugas masih merawat korban yang mengalami mual, pusing, hingga sesak napas.
Oleh karena itu, Pemkab Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program MBG.
Anggaran Jumbo BGN
Publik kini menyoroti alokasi dana BGN yang melonjak tajam pada 2026. Lembaga ini mengantongi Rp 268 triliun, jauh lebih besar dibanding Kementerian Pertahanan Rp 185 triliun, Polri Rp 145,65 triliun, Kementerian PUPR Rp 118,5 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun.
Besarnya dana muncul karena mandat BGN sangat luas. Lembaga ini tidak hanya mengawasi gizi masyarakat, tetapi juga mengelola subsidi nutrisi sekolah, distribusi makanan tambahan di daerah rawan stunting, hingga riset pangan. Dengan demikian, hampir semua program gizi nasional terkonsentrasi di BGN.
Skala kerja yang besar membuat BGN menguasai hajat hidup jutaan anak Indonesia. Namun, dana jumbo itu juga menimbulkan celah baru. Kasus keracunan di Bandung Barat dan Balikpapan membuktikan bahwa uang besar tidak otomatis menjamin keamanan pangan di lapangan.
Selain itu, koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah memperburuk situasi. Distribusi makanan menjadi rawan ketika standar penyimpanan dan pengawasan tidak konsisten.
Kritik pada Susunan Petinggi
Susunan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) kini jadi sorotan. Dari sepuluh posisi utama, tidak satu pun diisi oleh ahli gizi. Mayoritas berasal dari militer, kepolisian, atau birokrasi.
Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, memang berlatar belakang akademisi pertanian dari IPB. Namun, ia tidak memiliki keahlian khusus dalam gizi masyarakat. Tiga wakil kepala pun sama. Brigjen Pol. Sony Sonjaya berasal dari kepolisian, Nanik S. Deyang adalah politisi sekaligus birokrat, dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung berasal dari militer.
Struktur lebih lanjut memperlihatkan pola serupa. Jabatan Sekretaris Utama dipegang oleh Brigjen (Purn) Sarwono, sementara posisi Inspektur Utama diisi Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman. Keduanya berlatar belakang militer tanpa keahlian gizi.
Di tingkat deputi, situasi tidak jauh berbeda. Dr. Ir. Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola, sebelumnya menjabat Direktur SDM PT Timah. Brigjen (Purn) Suardi Samiran menangani Penyediaan dan Penyaluran. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha memimpin Pemantauan dan Pengawasan. Adapun Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M, yang menjadi Deputi Promosi dan Kerja Sama, juga tidak memiliki basis keilmuan gizi meski berpengalaman di badan pangan.
Dengan komposisi semacam ini, publik wajar mempertanyakan efektivitas BGN. Bagaimana lembaga dengan mandat mengelola gizi nasional bisa bekerja optimal jika para petingginya minim pengalaman langsung di bidang gizi?
Pemilihan petinggi tanpa keahlian gizi jelas menunjukkan keganjilan. Lembaga yang seharusnya dipimpin oleh pakar gizi atau kesehatan masyarakat justru didominasi figur non-teknis. Risiko salah arah kebijakan pun semakin besar, apalagi ketika menyangkut kelompok rentan seperti anak sekolah dan balita.

Alarm bagi Masa Depan
Fenomena ini memberi peringatan penting. Dana besar tanpa keahlian dan tata kelola yang tepat hanya akan menambah risiko. Gizi anak Indonesia terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam eksperimen birokrasi.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin