SUASANA politik ekonomi Indonesia kembali dinamis. Reshuffle kabinet membawa perubahan penting di Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa, 9 September 2025. Pergantian ini menjadi sorotan publik karena menandai arah baru kebijakan ekonomi nasional.
Dilansir Detik Finance (9/8/2025), Ekonom INDEF sekaligus dosen Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, menilai perbedaan mendasar sudah tampak sejak awal. Sri Mulyani lebih menekankan peran terbatas pemerintah dan memberi ruang besar pada mekanisme pasar. Sementara itu, Prabowo justru mendorong peran aktif negara melalui kebijakan fiskal, pembiayaan, dan penguatan BUMN.
Pergantian ini menunjukkan konsistensi visi pembangunan yang lebih inklusif. Ariyo menekankan, Menteri Keuangan baru harus menyeimbangkan pemulihan ekonomi jangka pendek dengan stabilitas fiskal jangka panjang.
Ia menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar konsumsi masyarakat tetap kuat. Kedua, menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10%, dengan 1% ditanggung pemerintah. Cara ini menjaga daya beli rumah tangga tanpa memangkas penerimaan negara secara drastis.
Pasar langsung bereaksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sesaat setelah kabar reshuffle. Menurut Ariyo, reaksi ini wajar karena pelaku pasar masih menunggu arah kebijakan fiskal yang baru.
Tantangan berikutnya lebih berat. Menteri Keuangan harus menjaga disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencegah penggunaan berlebihan, dan memastikan alokasi tetap tepat sasaran.Kementerian Keuangan juga harus memperbaiki komunikasi publik dan meningkatkan profesionalisme birokrasi agar kebijakan cepat terlaksana.
Perubahan di pucuk Kementerian Keuangan menjadi sinyal kuat bahwa peran negara dalam ekonomi akan semakin besar. Kini, publik menunggu apakah kebijakan baru mampu menjawab tantangan pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
