MAHAKAMA – Setiap hari, masyarakat mendengar istilah seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Istilah ini kerap terasa jauh, padahal sebenarnya membentuk denyut nadi sebuah negara.
Fenomena tersebut merupakan bagian dari ekonomi makro, yakni cabang ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokusnya mencakup pendapatan nasional, pengangguran, hingga kebijakan fiskal pemerintah.
Secara umum, ekonomi makro menitikberatkan pada tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi (PDB), stabilitas harga (inflasi), dan lapangan kerja. Konsep ini dijelaskan oleh N. Gregory Mankiw dalam buku Principles of Macroeconomics (2021).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan besar. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah utang negara.
Utang berperan penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, utang juga menjadi alat untuk menstabilkan ekonomi saat terjadi krisis.
Kepada Siapa Negara-Negara Besar Berutang?
Kebutuhan pembiayaan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris juga memiliki utang dalam jumlah besar.
Mereka berutang untuk menjaga kelangsungan belanja negara dan stabilitas ekonomi. Sumber utangnya pun beragam, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pertama, negara dapat berutang kepada pemerintah negara lain melalui pembelian obligasi. Contohnya, Amerika Serikat memiliki utang besar kepada Tiongkok dan Jepang.
Mekanisme ini dijelaskan oleh Olivier Blanchard dalam kajian Public Debt and Fiscal Policy yang membahas hubungan utang dengan kebijakan fiskal.
Kedua, negara juga berutang kepada lembaga multilateral seperti World Bank dan International Monetary Fund. Lembaga ini menyediakan pembiayaan untuk proyek pembangunan dan penanganan krisis.
Ketiga, sumber yang sering terlewat adalah utang domestik. Pemerintah meminjam dari masyarakat dan institusi dalam negeri melalui Surat Berharga Negara (SBN).
Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, porsi besar utang justru dimiliki investor domestik seperti bank, dana pensiun, dan individu.
Peran Bank Sentral, Bank Komersial, dan Masyarakat
Dalam mekanisme ini, peran lembaga keuangan dan masyarakat menjadi sangat penting.
Bank sentral, seperti Bank Indonesia, tidak selalu membeli utang secara langsung. Namun, mereka mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar yang memengaruhi biaya utang pemerintah.
Sementara itu, bank komersial dan masyarakat menjadi pembeli utama obligasi negara. Ketika mereka membeli SBN, mereka secara langsung memberikan pinjaman kepada pemerintah.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program publik. Dengan kata lain, terjadi perpindahan dana dari sektor swasta ke sektor publik.
Kemampuan Bayar dan Risiko Utang
Meski memiliki manfaat besar, utang tetap menyimpan risiko. Tidak semua negara mampu membayar utangnya dengan lancar.
Masalah muncul ketika pendapatan negara tidak cukup untuk menutup cicilan dan bunga. Kondisi ini dikenal sebagai risiko gagal bayar.
Negara maju cenderung lebih mampu menanggung utang besar karena kepercayaan pasar terhadap ekonomi dan mata uang mereka tinggi. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi risiko yang lebih besar.
Karena itu, pengelolaan rasio utang terhadap PDB harus dilakukan secara hati-hati. Analisis terkait risiko ini secara rutin diterbitkan oleh World Bank Group dan International Monetary Fund dalam laporan stabilitas keuangan global.
Jika tidak dikelola dengan baik, utang dapat memicu krisis ekonomi dan pengetatan anggaran.
Memahami utang negara menjadi kunci untuk melihat arah kebijakan pemerintah. Pengawasan publik diperlukan agar utang yang diambil hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
