MAHAKAMA – Utang menjadi salah satu instrumen penting sebuah negara dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak negara memanfaatkan utang untuk membiayai pembangunan, program sosial, hingga menghadapi krisis hebat di tengah dinamika ekonomi global.
Namun demikian, besarnya angka utang juga sering menjadi sorotan tajam publik. Hal ini terjadi karena utang berpotensi memengaruhi kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang.
Menurut data International Monetary Fund atau IMF pada Oktober 2025, total utang pemerintah global telah mencetak sejarah baru. Angka tersebut mencapai USD 110,9 triliun yang merupakan level tertinggi sepanjang peradaban manusia.
Amerika Serikat menempati posisi puncak sebagai negara dengan jumlah utang terbanyak di dunia pada tahun 2025. Total utang negara adidaya tersebut mencapai angka fantastis yakni USD 38.269,7 triliun.
Angka jumbo ini sejalan dengan skala ekonomi Amerika Serikat yang sangat raksasa. Pemerintah setempat terus mengambil utang untuk membiayai berbagai program stimulus serta kebutuhan pembiayaan negara yang sangat tinggi.
Di samping itu, China mencatat total utang sebesar USD 18.680,8 triliun pada posisi kedua. China membutuhkan dana besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta ekspansi sektor industri global mereka.
Selanjutnya, Jepang berada di urutan ketiga dengan total utang mencapaiUSD 9.826,5 triliun. Meskipun memiliki rasio utang sangat tinggi, investor domestik Jepang memiliki sebagian besar utang tersebut sehingga risikonya tetap terkendali.
Membedah Posisi dan Kondisi Utang Indonesia Tahun 2025
Indonesia ternyata memiliki rasio utang yang jauh lebih kecil daripada negara besar seperti Amerika Serikat atau Jepang. Utang pemerintah pusat per akhir tahun 2025 tercatat sekitar Rp 9.637,9 triliun atau setara 40,46 persen dari PDB.
Oleh karena itu, pemerintah tetap mampu menjaga keamanan fiskal karena angka tersebut masih di bawah batas aman 60 persen. Mayoritas utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara atau SBN dengan dominasi mata uang rupiah mencapai 87 persen.
Di sisi lain, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia mencapai USD 424,41 miliar per September 2025. Angka ini menunjukkan penurunan dari bulan sebelumnya karena aliran modal asing ke surat utang mulai berkurang.
Secara rinci, ULN ini mencakup utang pemerintah sebesar USD 210,13 miliar serta utang swasta sebesar USD 191,14 miliar. Dalam konteks global, jumlah pinjaman Indonesia masih tergolong relatif kecil bagi skala ekonomi nasional.
Namun demikian, utang perorangan masyarakat melalui pinjaman online atau pinjol kini mulai menunjukkan tren peningkatan. Provinsi Jawa Barat mencatatkan diri sebagai wilayah dengan utang pinjol tertinggi yakni mencapai 23,94 triliun rupiah.
Tren ini meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga meskipun akses kredit menjadi jauh lebih mudah bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pemerintah masih mengelola utang Indonesia dengan sangat hati-hati agar tetap terkendali dibanding negara tetangga.
Mengapa Negara Harus Berutang dan Dampaknya Bagi Rakyat
Negara mengambil utang terutama untuk mendukung program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Kementerian Keuangan menilai bahwa ketertinggalan fasilitas publik dapat menghambat daya saing ekonomi nasional di masa depan.
Utang ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah menggunakan utang untuk mendukung anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi warga.
Kebijakan ini memungkinkan program sosial tetap berjalan meskipun pendapatan pajak negara belum mencukupi semua kebutuhan. Utang juga menjadi sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit atau kekurangan anggaran saat belanja negara melebihi pendapatan.
Oleh karena itu, utang memungkinkan pembangunan tetap melaju tanpa harus mengorbankan investasi penting lainnya. Di samping itu, utang menjadi penyelamat saat negara menghadapi krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam yang tak terduga.
Pemerintah memerlukan dana cepat untuk memberikan bantuan sosial serta stimulus ekonomi guna menstabilkan kondisi masyarakat. Manajemen utang yang baik juga mendukung pasar keuangan domestik jika pemerintah meminjam dalam mata uang lokal.
Penerbitan surat utang dengan bunga rendah membantu pembiayaan jangka panjang yang jauh lebih aman bagi negara. Maka dari itu, utang bukanlah hal buruk asalkan pemerintah mengelolanya untuk kegiatan produktif yang menyejahterakan rakyat.
Pengelolaan utang yang jujur dan transparan merupakan hak publik yang harus negara penuhi demi keadilan antar generasi. Rakyat wajib mengawasi setiap rupiah pinjaman agar tidak menjadi beban sia-sia yang menghancurkan kedaulatan ekonomi bangsa di masa depan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
