MAHAKAMA – Indonesia tercatat memiliki biaya hidup termurah kedua di Asia Tenggara pada akhir tahun 2025. Namun demikian, posisi tersebut memicu pertanyaan besar tentang apakah rata-rata gaji pekerja sudah mampu memenuhi standar hidup yang layak.
Kondisi tersebut berkaitan erat dengan total pengeluaran bulanan masyarakat yang mencakup tempat tinggal, transportasi, hingga layanan kesehatan. Faktor harga barang yang cenderung rendah memang memosisikan Indonesia sebagai negara dengan beban ekonomi paling ringan di kawasan ASEAN. Berdasarkan data Living Cost 2025, angka pengeluaran masyarakat Indonesia menempati peringkat 2 paling rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.
Perbandingan Biaya Hidup di Kawasan Asia Tenggara
Pertama-tama, Timor Leste menjadi negara dengan biaya hidup paling murah di ASEAN dengan angka Rp8,30 juta per bulan. Indonesia menempati urutan kedua dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp9,28 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan standar. Angka ini masih jauh lebih rendah daripada biaya hidup di Singapura yang menyentuh Rp51,08 juta per bulan.
Negara lain seperti Myanmar dan Filipina mencatatkan biaya hidup masing-masing sebesar Rp9,52 juta dan Rp9,71 juta. Di samping itu, Malaysia membutuhkan biaya sekitar Rp11,10 juta sementara Thailand mencapai Rp13,68 juta untuk pengeluaran bulanan. Brunei dan Laos justru memiliki beban biaya yang jauh lebih tinggi yakni di atas angka Rp17 juta.
Dilema Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak
Namun demikian, biaya hidup yang murah tersebut ternyata belum sepenuhnya tertutup oleh standar upah minimum saat ini. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi senilai Rp5,39 juta namun angka tersebut belum mampu menutup rata-rata biaya hidup menurut Living Cost. Meskipun demikian, UMP Jakarta hampir mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp5,90 juta.
Faktanya, data menunjukkan bahwa upah minimum tertinggi di Indonesia pun masih berada di bawah angka rata-rata biaya hidup bulanan. Kondisi ini memaksa masyarakat harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan pokok yang mencapai Rp9,28 juta per bulan.
Meskipun UMP Jakarta mampu mendekati standar kebutuhan hidup layak, kesenjangan antara pendapatan dan biaya riil tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, predikat biaya hidup murah tidak selalu menjamin kesejahteraan ekonomi yang tinggi bagi para pekerja di tanah air.
Kesenjangan Pendapatan dan Beban Hidup
Posisi Indonesia sebagai negara murah merupakan keuntungan bagi sektor pariwisata namun menjadi tantangan besar bagi daya beli. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kenaikan upah dengan pengendalian harga barang pokok di pasar tradisional. Tanpa adanya kenaikan gaji yang signifikan, masyarakat akan tetap kesulitan menabung meskipun harga barang di Indonesia tergolong murah.
Tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat akibat inflasi global yang terus mengintai kebutuhan pangan domestik. Perusahaan harus mulai mempertimbangkan penyesuaian gaji agar karyawan mampu memenuhi standar hidup yang layak dan berkualitas. Sinergi antara kebijakan upah dan stabilitas harga menjadi kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara merata. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
