MAHAKAMA — Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia.
Kombinasi tekanan eksternal global dan kebijakan efisiensi internal telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur yang kini masuk dalam jajaran provinsi dengan angka kerawanan tertinggi.
Terjepit Geopolitik dan Efisiensi Anggaran
Memasuki kuartal I dan II tahun 2025, ekonomi nasional menunjukkan perlambatan yang signifikan. Hal ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang memaksa seluruh perencanaan dihitung ulang.
Di sisi lain, dunia internasional dihantui ketidakpastian akibat kebijakan tarif Donald Trump yang mengejutkan pasar global, ditambah ketegangan geopolitik yang mendongkrak harga energi.
Kondisi ini menciptakan jurang ekonomi yang nyata bagi kaum pekerja. Meskipun secara nominal upah rata-rata nasional naik menjadi Rp3,33 juta, namun kenaikan yang hanya sebesar 1,8% tersebut kalah jauh dibandingkan angka inflasi. Secara riil, daya beli merosot dan masyarakat menjadi “lebih miskin”.
Paradoks Statistik dan Realitas di Lapangan
Terdapat kontradiksi tajam antara data statistik dengan kenyataan. Berdasarkan standar BPS, seseorang sudah dianggap bekerja jika bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Hal inilah yang membuat angka pengangguran terlihat menurun secara administratif.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penurunan tersebut hanyalah pergeseran paksa. Banyak korban PHK yang kini beralih menjadi pekerja informal atau pekerja tidak dibayar (membantu usaha keluarga) agar tetap bisa bertahan hidup.
Sektor paruh waktu kini mendominasi bukan karena pilihan, melainkan karena absennya lapangan kerja di sektor formal.
Kemnaker merinci tujuh alasan utama mengapa PHK terus terjadi beserta beberapa contoh yang ada, sebagian besar menimpa sektor industri padat karya.
Pertama, karena perusahaan mengalami kerugian atau terpaksa tutup. Kondisi pasar dalam negeri maupun ekspor yang melemah membuat sejumlah perusahaan tidak mampu bertahan. Salah satu contohnya adalah PT Dupantex di Pekalongan yang mem-PHK sekitar 700 pekerja.
Kedua, relokasi usaha ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Perusahaan mencari efisiensi upah agar bisa bersaing. PT Victory Chingluh Indonesia (Nike) misalnya, relokasi ke Cirebon dan mem-PHK sekitar 2.400 pekerja. PT Sanken Indonesia juga mengambil langkah serupa dengan mem-PHK 450 pekerja. Bahkan, Yamaha Music Piano mem-PHK 1.100 pekerja karena relokasi ke luar negeri.
Alasan ketiga adalah perselisihan hubungan industrial. Ini bisa terjadi karena pelanggaran oleh pekerja maupun kesalahan manajemen. Beberapa perusahaan seperti PT Istaka Karya (Persero) dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menjadi contoh dari situasi ini.
Keempat, adanya tindakan balasan dari pengusaha akibat mogok kerja. PHK dilakukan kepada pekerja atau pengurus serikat buruh yang ikut mogok, yang dalam beberapa kasus dicurigai sebagai union busting. PT Yihong Novatex Indonesia tercatat dalam kategori ini.
Kelima, efisiensi perusahaan untuk mencegah kerugian. Beberapa perusahaan besar memilih mengurangi jumlah pekerja sebagai bentuk antisipasi. Contohnya adalah PT Metra Digital Media (Sea Today).
Keenam, transformasi perusahaan. Kebijakan BUMN dalam pembentukan holdingdan subholding kerap berdampak pada penyesuaian kesejahteraan dan pengurangan tenaga kerja. Hal ini terjadi pada PT Primissima (Persero) di Sleman.
Terakhir, perusahaan mengalami pailit atau berada dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Putusan pengadilan menjadi dasar PHK massal. Sritex Group misalnya, telah mem-PHK sekitar 10.000 pekerja. Sementara PT Natatex di Sumedang melakukan PHK kepada 500 pekerja.
Kalimantan Timur Masuk 10 Besar PHK Terbanyak
Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak di Indonesia.
Meskipun Jawa Barat masih menempati posisi teratas dengan 15.657 orang, angka PHK di Kaltim sebesar 3.125 pekerja yang terkena PHK memberikan alarm keras bagi ketahanan ekonomi daerah.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, memproyeksikan bahwa pekerja yang di-PHK ini bisa jadi akan beralih ke sektor informal.
Hal ini sudah terlihat di berbagai daerah di Kaltim, di mana banyak orang beralih ke sektor informal untuk bertahan hidup.
Ia juga menambahkan bahwa perlu diketahui bahwa pekerjaan di sektor informal ini hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek.
“Tanpa intervensi pemerintah, angka pengangguran bisa meningkat di masa mendatang,” ujarnya.
Potret kelesuan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Di bawah terik matahari Samarinda, Bekti (42) merapikan jaket ojek online-nya. Mantan karyawan swasta ini terlempar ke sektor informal sejak pandemi.
“Dulu ada gaji bulanan dan BPJS. Sekarang? Ya kalau rajin narik, ada saja uang belanja. Tapi kalau sepi atau sakit, tidak ada pemasukan,” keluh Bekti.
Strategi Menghadapi Tren Kerja 2026
Agar tetap relevan dan mampu bertahan di tengah volatilitas ekonomi, berikut beberapa langkah strategis bagi para pekerja:
- Upskilling berbasis kerja: Jangan anggap pekerjaan hanya rutinitas gaji, tapi jadikan sebagai laboratorium gratis untuk meningkatkan skill.
- Fokus pada Sustainability: Keahlian di bidang ramah lingkungan akan menjadi komoditas langka dan mahal di masa depan.
- Literasi keuangan: Memahami angka bukan lagi pilihan, tapi kewajiban untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang.
- Critical Thinking & Adaptability: Di dunia yang berubah cepat, kemampuan untuk terus belajar adalah aset paling berharga.
Rangkaian alasan PHK yang kompleks ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka di atas kertas.
Diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta perlindungan sektor formal yang lebih nyata guna mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat yang lebih dalam di tahun-tahun mendatang. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
