MAHAKAMA — Pelaku kekerasan seksual di lingkungan berbasis agama di Indonesia sering kali adalah figur otoritatif. Hal ini dipicu oleh relasi kuasa yang timpang dan budaya pengkultusan terhadap figur agama.
Pelaku menyalahgunakan otoritasnya untuk mengintimidasi atau memanipulasi korban agar patuh, bahkan jika bertentangan dengan ajaran agama. Mirisnya, ini adalah fenomena gunung es dan bisa terjadi di ranah agama apa pun.
Kasus video viral pendakwah, Gus Elham Yahya, yang menampilkan dirinya mencium anak-anak kecil saat berdakwah, telah memicu gelombang kecaman publik dan menjadi pengingat yang sangat keras tentang krisis pelecehan seksual di lingkungan tokoh agama.
Dalam video yang beredar, Gus Elham terlihat mencium pipi hingga bibir, bahkan ‘mengokop’ pipi anak kecil. Banyak pihak yang menilai hal ini melampaui batas kewajaran, etika, dan norma perlindungan anak.
Meskipun pihak Gus Elham telah menyampaikan permohonan maaf, namun, tindakan ini dinilai melanggar etika, norma agama, serta berpotensi masuk dalam kategori child grooming atau perilaku predator seksual yang membangun kedekatan dengan korban untuk memanipulasi di masa depan.
Data dari Komnas Perempuan (2020-2024) mencatat, dari 97 pengaduan di ranah pendidikan, ada 17 kasus terjadi di pesantren atau lembaga pendidikan berbasis Islam. Sementara itu, data PPIM UIN Jakarta (2023) 1,06% populasi santri (setara 43.497 santri) berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual.
Kesamaan yang mengerikan dari kasus-kasus ini adalah adanya figur berotoritas agama yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mengeksploitasi korban yang rentan.
Mengapa kasus-kasus ini terus berulang di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan moral? Jawabannya terletak pada dua faktor utama: Relasi kuasa yang timpang dan budaya pengkultusan.
Dalam lingkungan spiritual, tokoh agama memegang otoritas—tidak hanya dalam hal ilmu agama, tetapi juga kehidupan sosial.
Korban berada dalam posisi objek. Kehidupan mereka, pendidikan, bahkan status sosial mereka, seringkali sangat bergantung pada figur tersebut.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengatakan banyak kasus tak terungkap karena korban takut melapor.
“Ketidakberanian melapor, hanya akan memperpanjang penderitaan korban. Korban membutuhkan perlindungan dan dukungan, bukan disalahkan atau diancam,” ujarnya.
Pelaku sering menggunakan dalih agama untuk membenarkan tindakan mereka, atau mengancam korban dengan sanksi spiritual atau pengucilan jika berani melapor. Korban dipaksa tunduk karena melawan berarti dianggap melawan ajaran agama.
Rina menilai, edukasi sejak dini penting agar anak dapat membedakan mana perilaku wajar dan mana yang melewati batas.
Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya mengagungkan tokoh agama. Figur spiritual seringkali dianggap sebagai representasi kebaikan, suci, bahkan tidak mungkin salah.
Pengkultusan ini memberikan pelaku impunitas sosial. Ketika laporan muncul, masyarakat atau institusi keagamaan seringkali secara otomatis cenderung meragukan korban, alih-alih meminta penjelasan pada pelaku.
Perilaku yang melanggar batas, seperti tindakan Gus Elham, sering kali dibenarkan oleh sebagian pengikut sebagai “kasih sayang”, “karisma”, atau bahkan “isyarat ilahi,” yang dapat menghilangkan batas personal dan membuka peluang eksploitasi.
Rina menegaskan bahwa masyarakat harus menyadari bahwa otoritas spiritual tidak sama dengan imunitas moral. Tokoh agama adalah manusia biasa yang harus tunduk pada hukum negara dan norma di masyarakat.
“Kami ingin masyarakat sadar bahwa anak-anak bukan objek yang bisa diperlakukan seenaknya. Korban tidak pantas disudutkan. Jangan sampai pelaku dibela sementara korban dianggap mempermalukan keluarga,” katanya.
Peristiwa ini menjadi alarm untuk membersihkan lingkungan spiritual dari praktik kekerasan, memastikan bahwa agama benar-benar menjadi sumber rahmat dan keamanan, bukan sumber bahaya. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
