MAHAKAMA – Media ternama asal Inggris, The Guardian, menyoroti kondisi terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Layaknya perayaan Halloween yang identik dengan suasana seram, IKN kini terancam menjadi “kota hantu”.
Dalam laporannya berjudul “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’”, jurnalis Michael Nielson menggambarkan proyek ambisius tersebut kini terancam akibat penurunan pendanaan dan lemahnya minat untuk pindah dari Jakarta.
Tiga tahun setelah pertama kali diluncurkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, IKN kini menghadapi tantangan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
The Guardian mencatat, alokasi dana negara untuk pembangunan ibu kota baru ini merosot lebih dari setengahnya—dari £2 miliar (sekitar Rp40 triliun) pada 2024 menjadi hanya £700 juta (sekitar Rp14 triliun) di 2025.
Pada tahun 2026, dana yang disiapkan bahkan turun lagi menjadi £300 juta (sekitar Rp6 triliun), hanya sepertiga dari total kebutuhan.
Tak hanya itu, investasi swasta juga disebut gagal memenuhi target, dengan kekurangan lebih dari £1 miliar dari proyeksi awal pemerintah.
ASN Belum Pindah ke IKN: Belum Ada Tempat Tinggal dan Kantor
Dalam laporannya, Nielson menuliskan “Nusantara’s boulevards are largely empty,”. Ini menggambarkan suasana Nusantara yang sepi, dengan hanya beberapa tukang kebun dan wisatawan yang terlihat di antara bangunan futuristik.
Menjelang penghujung tahun 2025, baru sekitar 2.000 pegawai negeri dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di wilayah ibu kota baru, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.
Kebanyakan ASN di sana merupakan ASN Badan Otorita IKN yang telah pindah sejak Mei 2025, termasuk Basuki Hadimuljono, Kepala Badan OIKN yang sudah berkantor di IKN.
Sejumlah fasilitas penting seperti apartemen, gedung kementerian, dan rumah sakit memang telah dibangun, namun sebagian besar kawasan masih dalam tahap konstruksi.
ASN pun belum bisa pindah ke IKN karena kantor dan tempat tinggal yang belum jadi. Setidaknya mereka belum pindah dalam waktu dekat, sebab, menunggu Keputusan Presiden (Keppres) juga.
Sementara itu, sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 lalu, Prabowo belum pernah mengunjungi Nusantara. Prabowo juga mengeluarkan Keputusan terkait kelanjutan proyek IKN yang digagas pendahulunya, Joko Widodo.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disebutkan bahwa “perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028”.
Akademisi hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan kepada The Guardian bahwa proyek IKN sudah seperti kota hantu sejak awal.
“Secara politik, Nusantara ini tidak mau mati, tapi juga tidak mau hidup,” ujarnya dalam pemberitaan tersebut.
Ekonomi Lokal Lesu, Dampak Lingkungan Menghantui
Selain persoalan dana dan status, laporan The Guardian juga menyoroti dampak ekonomi dan lingkungan dari proyek IKN. Beberapa pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Sepaku mengaku pendapatan mereka anjlok sejak 2024.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperingatkan potensi bencana ekologis akibat pembukaan lebih dari 2.000 hektare hutan mangrove untuk pembangunan infrastruktur baru.
Di laporan tersebut, Kepala Otorita IKN sekaligus mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, membantah tudingan penurunan komitmen pemerintah.
Ia mengatakan bahwa pendanaan untuk IKN tidak dipotong, melainkan “direalokasi”. “Funding is there, political commitment is there. Why should we doubt that?” ucapnya kepada The Guardian.
Basuki juga menegaskan bahwa Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya 25 persen area dari 252 ribu hektare yang akan dibangun, sementara sisanya tetap dijaga sebagai ruang hijau.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai fokus utama Prabowo kini lebih tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai £15 miliar pada akhir 2026.
Sebagian analis bahkan memprediksi Nusantara bisa berakhir bukan sebagai pusat pemerintahan, melainkan menjadi destinasi wisata modern di tengah hutan Kalimantan.
Ekonom Unmul: IKN Sibuk Berdandan, Tapi Lupa Lingkungan Sekitar
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyatakan bahwa membangun bangsa tanpa dukungan anggaran yang memadai sama halnya dengan “bunuh diri”.
Ia menyoroti proyek IKN yang menurutnya terlalu fokus pada “gaya luar” ketimbang esensi pemberdayaan ekonomi lokal yang justru tertinggal.
“IKN ini seperti perempuan cantik, sibuk berdandan dengan gaya sendiri tetapi lupa lingkungan sekitar,” ujar Purwadi.
Purwadi menilai kondisi fiskal Indonesia kini berada di titik kritis, dengan digambarkannya beban utang pemerintah yang semakin menumpuk sebagai sinyal bahaya bagi arah pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, tahun depan saja, pemerintah harus menanggung utang pokok sebesar Rp1.100 triliun, belum termasuk bunga yang mencapai Rp100 triliun.
Artinya, total beban pembayaran utang bisa menembus Rp1.200 triliun, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp3.600 triliun. Dengan kondisi seperti itu, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin sempit.
Purwadi menilai situasi tersebut mendorong pemerintah terjebak pada dua pilihan: memangkas anggaran yang berdampak ke sektor publik, atau tetap menjalankan proyek-proyek besar yang tampak megah di permukaan, namun minim manfaat ekonomi bagi rakyat.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara ambisi dan realitas pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan pemerintahan baru jauh dari kata realistis.
“Selama satu dekade Presiden Joko Widodo saja, angka 7 persen tidak pernah tercapai. Sekarang ekonomi malah cenderung melambat di kisaran 4,9 persen,” jelasnya.
Dalam konteks itu, alokasi anggaran menjadi sangat penting, jika diabaikan akan berujung pada tekanan pajak terhadap masyarakat dan melemahnya daya beli.
“Kalau beban negara makin besar, efek dominonya akan ke mana-mana,” tegasnya.
Purwadi juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat lokal di kawasan IKN. Seperti misalnya tender katering senilai Rp10 miliar per hari justru dimenangkan oleh vendor luar daerah.
“Seharusnya peluang seperti ini bisa diberikan ke BUMD atau pengusaha lokal. Tapi karena syaratnya berat dan sertifikasi tinggi, masyarakat lokal hanya jadi penonton,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Perda yang mewajibkan 20 persen tenaga kerja IKN berasal dari lokal, namun masih jauh dari harapan. “Kalau sertifikatnya bikin orang lokal enggan ikut, ya sama saja bohong,” ujarnya.
Akibatnya, IKN yang digadang-gadang sebagai superhub ekonomi justru menciptakan paradoks: investasi besar, MoU luar negeri banyak, tetapi manfaat ekonomi ke daerah hampir tidak terasa
Purwadi menilai seharusnya keberadaan IKN bisa menjadi ledakan ekonomi bagi Kalimantan Timur. Namun kenyataannya, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser mengalami peningkatan inflasi, sementara tujuh kabupaten/kota lainnya masih jauh dari konsep pertumbuhan inklusif.
“Penyakit ekonomi itu dua, inflasi dan deflasi. Sekarang dua-duanya muncul di wilayah kita,” ujarnya.
Inti dari pembangunan besar seperti IKN bukan sekadar infrastruktur megah atau MoU besar, melainkan bagaimana ekonomi lokal tumbuh, masyarakat merasa diberdayakan, dan anggaran diarahkan ke aktivitas yang berpihak ke rakyat.
Tanpa itu, proyek besar akan menjadi “perempuan cantik berdandan”, menarik dilihat namun tak menyentuh warga sekitar.
Lalu, akankah Prabowo Subianto melanjutkan proyek IKN?
Penulis: Desy Alvionita
