MAHAKAMA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini merasakan pukulan telak akibat kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
Kaltim yang menyumbang sekitar Rp800 hingga Rp1.000 triliun ke Produk Domestik Bruto per tahun—bahkan hampir 60 persen dari APBN—dinilai terdapat ketidakadilan fiskal.
Ironisnya, besarnya kontribusi Kaltim ke perekonomian nasional tidak berbanding lurus dengan alokasi dana yang kembali ke sepuluh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan mencatat potensi pendapatan Kaltim bisa mencapai Rp2,1 triliun per hari hanya dari tongkang batu bara yang melintas di Sungai Mahakam.
Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik juga mencatat kontribusi PDRB Kaltim mencapai ratusan triliun per tahun, bahkan selalu naik tiap tahunnya, tetapi hanya sedikit yang kembali ke Kaltim.
Menanggung Kerusakan, Menuai Ketidakadilan
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menegaskan bahwa DBH merupakan hak provinsi yang telah menanggung beban lingkungan dan sosial yang masif.
“Kaltim adalah tempat pengerukan tambang, pembabatan hutan, yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor, hingga korban jiwa di lubang tambang, sehingga DBH adalah hak, bukan pemberian,” ujar Purwadi.
Ia menggambarkan Kaltim sebagai jantung perekonomian nasional, namun terluka, dan menilai provinsi ini hanya kebagian ‘cuci piring kotor’ atas pesta kapitalis dan oligarki, sementara daerah justru tidak mendapatkan apa-apa.
Ketimpangan ini tercermin dalam kondisi infrastruktur dan pelayanan publik yang masih memprihatinkan. Purwadi mencontohkan sulitnya akses dokter spesialis di banyak daerah di Kaltim, yang memaksa warga harus ke Rumah Sakit Provinsi untuk penanganan serius.
“Bangsa kita sudah merdeka 80 tahun, tapi kalau ada orang sakit dari Kubar (Kutai Barat) ke rumah sakit di Samarinda butuh 14 jam. Belum lagi bicara pendidikan, air bersih, listrik,” katanya dengan nada getir, menggambarkan rapuhnya aksesibilitas di provinsi penyumbang PDRB pertambangan terbesar ini.
Paradoks Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menelan dana hingga Rp100 triliun dari APBN turut disoroti. Menurut Purwadi, pembangunan megah IKN belum memberikan dampak ekonomi yang linear bagi kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
“Bahkan beberapa bulan terakhir terjadi inflasi di PPU, Paser, Balikpapan, dan beberapa daerah terjadi deflasi,” tambahnya.
Mengibaratkan APBN dan APBD sebagai ibu dan anak, Purwadi menilai Kaltim diperlakukan layaknya ‘anak tiri’.
Ia menekankan bahwa seiring negara menggelontorkan dana untuk IKN, Kaltim seharusnya juga diberi uang yang cukup untuk membangun daerah.
Pemangkasan DBH dinilai Purwadi sebagai ancaman yang harus dipertimbangkan serius oleh Menteri Keuangan, karena dapat menyebabkan efek domino yang besar ke daerah.
“Ini adalah pukulan bertubi untuk daerah. Di satu sisi negara sedang melakukan efisiensi dan dilanjutkan dengan pemangkasan daerah,” ujarnya.
Purwadi menyebut adanya paradoks Kaltim yang kaya sumber daya alam tetapi miskin keadilan fiskal. Ia berharap adanya ruang fiskal untuk mempercepat pembangunan di Kaltim seiring cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ia pun mengusulkan agar Pemerintah Pusat mengejar potensi pendapatan dari uang negara yang dikorupsi, judi online, dan pasar gelap tambang ilegal, alih-alih memotong DBH Kaltim. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
