MAHAKAMA — Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah, melontarkan kritik tajam terhadap cara pemerintah menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) ini menilai pemerintah saat ini menganut politik anti-sains dan gagal menunjukkan kepekaan kemanusiaan dalam merespons kondisi darurat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Herdiansyah dalam konferensi pers KIKA yang digelar secara daring pada Senin, (8/12/2025) pukul 17.00 WITA.
Herdiansyah menyoroti bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sering kali tidak didasarkan pada kajian akademik yang matang. Ia menyebut para politisi cenderung lebih dulu berbicara tanpa berpijak pada penelusuran fakta di lapangan maupun analisis ilmiah.
Sebagai bukti sikap anti-sains tersebut, Herdiansyah mencontohkan serangkaian pernyataan kontroversial dari pejabat tinggi negara. Mulai dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan kelapa sawit dengan pohon biasa, komentar Kepala BNPB yang menganggap bencana di Sumatra hanya heboh di media sosial, hingga klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 93 persen wilayah Aceh telah teraliri listrik.
Menurut Herdiansyah, kegagalan pendekatan ilmiah ini terlihat nyata dari minimnya komunikasi mitigasi bencana antara pemerintah pusat dengan warga terdampak. Akibatnya, daerah-daerah tersebut kini menghadapi kerusakan meluas, ribuan pengungsi, serta jatuhnya korban jiwa.
“Mereka tidak pernah bicara dengan masyarakat di Aceh, tidak pernah bicara dengan masyarakat di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pernyataan elit politik cenderung digerakkan oleh syahwat politik, dibanding pendekatan sains dalam mengambil keputusan,” tegas Herdiansyah.
Kritik Herdiansyah kian menajam saat menyoroti prioritas anggaran negara. Ia menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan kemanusiaan karena lebih mengutamakan pendanaan untuk program prioritas Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dibandingkan memperkuat anggaran BNPB.
Ia membandingkan ketimpangan alokasi dana yang sangat mencolok antara penanganan bencana dan program unggulan pemerintah.
“Rezim lebih memilih memelihara anggaran untuk proyek stategis. Dana BNPB hanya tersisa Rp491 triliun, sementara dana MBG Rp1,2 triliun per hari, itu jauh sekali,” ujarnya.
Herdiansyah mengingatkan bahwa pilihan pemerintah untuk mendahulukan proyek mercusuar ketimbang menangani kondisi darurat menjadi tolok ukur wajah rezim saat ini. Ia memperingatkan potensi dampak fatal dari pengabaian ini.
“Kalau Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum diprioritaskan, maka rezim ini ikut membiarkan warga mati bukan karena banjir, tapi karena kelaparan,” kata Herdiansyah.
Menutup pernyataannya, Herdiansyah mendesak pemerintah untuk segera mengubah haluan. Ia meminta agar wilayah-wilayah terdampak bencana segera ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam kebijakan kebencanaan, dan menghentikan sementara fokus pada proyek-proyek besar yang tidak bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Prioritas sekarang adalah bagaimana politik kebencanaan memusatkan perhatian untuk penyelamatan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Desy Alvionita
Editor: Amin
