Merokok adalah kebiasaan yang buruk untuk kesehatan. Namun, ada satu jenis rokok yang keburukannya jauh lebih besar, yaitu rokok ilegal. Ia tidak hanya mengganggu kesehatan penggunanya tetapi juga mengganggu ekonomi dan sosial negara.
Indonesia memiliki banyak regulasi tentang rokok, seperti kenaikan cukai, memajang foto peringatan tentang bahaya rokok di bungkusnya, serta usulan wajib KTP saat membeli rokok. Meskipun regulasi bertambah, jumlah perokok di Indonesia tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah dari tahun 1990 hingga sekarang.
Alasan utama kegagalan ini karena adanya rokok ilegal. Ketika harga rokok legal naik, masyarakat tidak berhenti merokok, melainkan mensubstitusi produk ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah dengan rasa yang sama. Minimnya penegakan hukum yang serius pada akhirnya membuat regulasi berjalan tidak efektif.
Kerugian Negara Capai Rp97,8 Triliun
Riset dari Indodata Research Center menunjukkan bahwa dari 2021 hingga 2024, angka konsumsi rokok ilegal mengalami kenaikan yang signifikan. Peredarannya meningkat dari 28 persen menjadi 48 persen pada tahun 2024.
Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai angka fantastis, yaitu Rp97,8 triliun. Angka ini bahkan lebih besar daripada provinsi dengan APBD tertinggi tahun 2025, yaitu Jakarta yang sekitar Rp91,3 triliun.
Faktor pendorong suburnya rokok ilegal tidak lepas dari faktor harga yang jauh lebih murah. Harga rokok ilegal bisa 50 persen lebih murah dari rokok legal karena biaya produksinya lebih rendah. Mereka tidak perlu membayar pajak, cukai, dan mematuhi regulasi lainnya, berbeda dengan perusahaan rokok legal.
Berdasarkan penelusuran Mahakama, alat produksi rokok secara bebas diperjualbelikan dan dapat digunakan oleh industri rumahan tanpa cukai. Ini memungkinkan siapa saja, dari ruangan kecil hingga industri rumahan, dapat memproduksi rokok ilegal. Pemerintah bahkan tidak memiliki mekanisme untuk melacak keberadaan alat produksinya selain dari aduan masyarakat.
Selain itu, pita cukai yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering dipalsukan dan dibuat replikanya. Bahkan ada perusahaan resmi yang sudah membeli pita cukai lalu menjualnya lagi secara ilegal dengan harga yang lebih tinggi.
Peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian dari hulu ke hilir. Industri rokok dalam negeri terus mengalami tekanan berat kendati Indonesia merupakan negara dengan populasi perokok terbesar ke-3 di dunia.
Berdasarkan data Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), industri kretek nasional telah mengalami penurunan signifikan, dengan jumlah pabrik yang berkurang dari 4.000 pada tahun 2007 menjadi 1.100 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah perokok di Indonesia tidak pernah berkurang.
Penurunan produksi pabrik legal juga berakibat pada penurunan permintaan bahan baku. Berdasarkan data riset pasar Nielsen, total volume penjualan industri rokok secara keseluruhan turun dari 258 miliar batang pada 2023 menjadi 244 miliar batang pada 2024.
Akibatnya, harga tembakau di tingkat petani anjlok karena permintaan yang menurun. Ini menyulitkan 2,3 juta keluarga petani yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Sehingga, berpotensi menambah angka pengangguran.
Cukai rokok adalah sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk daerah, yang digunakan untuk kesehatan, industri kecil, dan subsidi petani. Jika cukai bocor, pendapatan daerah menurun dan stagnan, sehingga daerah juga sangat terpukul.
Rokok ilegal tidak melalui proses kontrol dan pengawasan sehingga kandungan zat berbahaya (tar, nikotin, karbon monoksida) bisa jadi jauh di atas batas normal dan lebih buruk dari rokok resmi.
Kisah Produsen Ilegal: Asap Mengepul, Dapur Mengebul
Sebuah desa di ujung timur pulau Jawa, sebut saja Samsul (57), menjalankan usaha rokok ilegalnya di sebuah gudang di belakang rumah. Bagi Samsul, usaha ini adalah tali penyambung hidup bagi keluarganya dan belasan tetangga yang ia pekerjakan.
“Dulu, saya sempat jadi buruh di pabrik rokok resmi, tapi pabriknya tutup karena penjualan anjlok pas Covid,” tutur Samsul.
Ia kemudian mendapat tawaran dari pengepul besar. Mereka yang sediakan tembakau, alat linting bekas, sampai pita cukai palsu. Margin untungnya besar, karena tidak perlu pusing bayar cukai.
“Kalau rokok legal kan harganya Rp25-35 ribu per bungkus di warung, rokok saya cuma Rp10 ribu. Rasanya tidak jauh beda. Pembeli saya ya mereka yang butuh rokok murah,” jelasnya.
Samsul tahu usahanya melanggar hukum, tetapi ia merasa terjepit. “Kami bukan penjahat, kami hanya berusaha bertahan hidup,” tutur Samsul.
Mengurangi Domino Effect Rokok Ilegal
Dr. Juliansyah Roy, Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, menanggapi serius masalah ini.
Ia menjelaskan bahwa paradoks utama ada pada kebijakan cukai. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang bertujuan mengendalikan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara, justru menciptakan insentif kuat bagi munculnya pasar gelap.
“Ketika harga rokok legal terlalu tinggi, konsumen yang price-sensitive akan otomatis beralih ke rokok ilegal yang sangat murah.” ujar Juli.
Menurutnya, pemerintah harus meninjau ulang strategi mereka. Fokus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pemberantasan rokok ilegal, alih-alih menaikkan CHT, adalah langkah yang tepat. Namun, pemberantasan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya operasi penindakan di pasar, tetapi juga memutus rantai pasok dari hulu ke hilir—yaitu pengawasan alat produksi dan pemalsuan pita cukai.
Juli juga mendukung upaya pemerintah memindahkan produsen ilegal ke Kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT).
“Ini adalah solusi ekonomi-sosial, dengan melegalkan, memastikan mereka menunaikan kewajiban negara, sekaligus melindungi pekerjaan warga lokal yang selama ini bergantung pada industri rokok ilegal tersebut,” ucapnya.
Juli menilai, tanpa adanya solusi yang mengakomodasi faktor lapangan kerja, penindakan keras hanya akan memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya.
Penulis : Desy Alvionita
Editor : Amin
