MAHAKAMA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Pemerintah menetapkan sepuluh tokoh ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025.
Keputusan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh. Mereka dinilai berjasa dalam mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Kesepuluh tokoh tersebut mewakili berbagai bidang perjuangan, mulai dari politik, pendidikan, hukum, hingga militer. Beberapa nama yang diangkat termasuk Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, tokoh demokrasi dan pluralisme dari Jawa Timur.
Selain itu, ada Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, Presiden ke-2 RI yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Negara juga memberikan gelar kepada Almarhumah Marsinah, simbol perjuangan hak asasi manusia dari kalangan buruh.
Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, penggagas konsep negara kepulauan, turut menerima penghargaan. Ada pula Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah yang memelopori pendidikan perempuan Islam di Sumatera Barat.
Survei Kedai KOPI: Publik Mayoritas Dukung Gelar Pahlawan Soeharto
Menariknya, di antara sepuluh nama tersebut, pengangkatan dua tokoh memicu perbincangan publik. Keduanya adalah mantan presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto.
Untuk menangkap persepsi publik, Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei terbarunya. Survei tersebut dilaksanakan menggunakan metode CASI pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden. Berikut adalah rincian pandangan publik, khususnya terhadap gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto.
Faktanya, mayoritas publik Indonesia mendukung penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sebanyak 80,7 persen responden menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Di sisi lain, 15,7 persen responden menyatakan penolakan atau tidak mendukung. Hanya 3,6 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak mau menjawab.
Angka dukungan yang sangat tinggi ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mengapresiasi warisan positif dari masa kepemimpinan Orde Baru.
Alasan Utama: Swasembada Pangan dan Pembangunan
Publik memiliki alasan yang kuat mengapa mereka mendukung Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Alasan dukungan terbesar adalah keberhasilan swasembada pangan yang mencapai angka 78,0 persen. Menyusul di belakangnya, 77,9 persen responden memilih keberhasilan pembangunan Indonesia secara umum sebagai alasannya.
Selain itu, 63,2 persen publik mengenang program sekolah dan sembako murah pada era Orde Baru. Terakhir, 59,1 persen responden juga menghargai stabilitas politik yang baik pada masa itu.
Hal ini menunjukkan bahwa citra pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masih menjadi tolok ukur utama masyarakat dalam menilai jasa seorang tokoh.
Alasan Penolakan: Kasus KKN Mendominasi
Meski demikian, penolakan terhadap gelar tersebut juga didasarkan pada alasan yang kuat dan spesifik. Sebanyak 88,0 persen responden yang menolak menjadikan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai alasan utamanya. Angka ini menjadi penolakan paling dominan.
Selanjutnya, 82,7 persen responden mengkhawatirkan pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers pada masa Orde Baru. Di samping itu, 79,6 persen responden menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai alasan penolakan.
Data ini menunjukkan bahwa dosa masa lalu Soeharto masih melekat kuat di benak sebagian masyarakat.
Sumber Informasi Utama Publik: Buku Sejarah dan Kurikulum
Untuk mengetahui bagaimana publik membentuk pandangannya tentang Soeharto, KedaiKOPI juga menanyakan sumber informasi utama mereka. Publik paling banyak mendapatkan informasi dari buku sejarah atau akademik, mencapai 24,7 persen. Kemudian, 21,7 persen responden mendapatkan pengetahuan dari kurikulum pendidikan formal.
Menariknya, 19,6 persen responden mengetahui sosok Soeharto dari cerita atau kesaksian langsung dari korban atau keluarga korban. Sumber informasi dari diskusi di media sosial atau internet menyumbang 17,2 persen. Media massa (televisi, koran, dan lain-lain) menyumbang 16,8 persen.
Data ini memperlihatkan peran besar lembaga pendidikan dan sejarah formal dalam membentuk opini publik.
Kontras antara Memori Pembangunan dan Isu HAM
Angka-angka survei ini memperlihatkan adanya kontras yang mencolok dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Publik menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap capaian pembangunan fisik dan ekonomi yang menyejahterakan rakyat.
Ini terlihat dari tingginya angka dukungan terhadap swasembada pangan dan pembangunan nasional. Namun demikian, faktor penolakan didominasi oleh isu-isu moral dan hak asasi manusia (HAM) seperti KKN dan pembungkaman kebebasan.
Oleh karena itu, penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi sebuah refleksi. Bangsa Indonesia harus mampu menimbang dua sisi mata uang sejarah.
Di satu sisi, negara mengakui jasa besarnya dalam pembangunan dan menjaga stabilitas. Di sisi lain, negara tetap harus mengakui dan menyelesaikan isu-isu gelap terkait KKN dan HAM sebagai pelajaran bagi masa depan demokrasi.
Keputusan Presiden Prabowo menganugerahkan gelar ini pada akhirnya membuka kembali diskursus sejarah di ruang publik. Indonesia harus melihat sosok pahlawan secara utuh. Mereka bukan hanya tokoh tanpa cela. Kisah perjuangan dan warisan mereka adalah cerminan dari kompleksitas perjalanan bangsa.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
