MAHAKAMA — Operasi besar-besaran aparat keamanan Brasil terhadap jaringan narkoba Comando Vermelho (Komando Merah) di dua kawasan favela, Complexo da Penha dan Complexo do Alemão, menuai kecaman luas setelah menewaskan sedikitnya 132 orang pada Selasa (28/10/2025).
Di balik narasi pemberantasan kejahatan, muncul dugaan kuat adanya aroma politik dalam operasi yang disebut paling mematikan sepanjang sejarah Rio de Janeiro ini.
Dikutip dari Al Jazeera, operasi dilancarkan sejak dini hari dan melibatkan sekitar 2.500 aparat bersenjata lengkap, termasuk unsur militer, dua helikopter, serta 32 kendaraan lapis baja. Aparat menembus kawasan padat penduduk yang dikenal sebagai basis utama Comando Vermelho, geng narkoba tertua dan paling berpengaruh di Brasil.
Baku tembak pecah begitu pasukan memasuki wilayah itu. Sekolah, universitas, toko, dan jalan utama di sekitar favela langsung ditutup. Sumber kepolisian menyebut, sejumlah tokoh penting jaringan berhasil ditangkap dan satu ton narkoba disita. Namun, saksi mata mengatakan banyak korban tewas merupakan warga sipil yang tak terlibat dalam konflik.
Pemerintah Pusat Tak Diberi Tahu
Pemerintah Federal Brasil mengaku tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang operasi tersebut. Menteri Kehakiman Ricardo Lewandowski mengatakan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva “terkejut” saat mengetahui jumlah korban tewas, sebagaimana diberitakan Al Jazeera.
Sementara itu, Gubernur Rio de Janeiro Cláudio Castro justru memuji operasi itu sebagai “keberhasilan besar” dalam perang melawan narkoterorisme. Ia mengklaim aparat telah menyita ratusan senjata api dan menumpas jaringan kriminal berbahaya.
“Kami akan terus tegas menghadapi narkoterorisme,” tulisnya di media sosial.
Namun, laporan Reuters menyebutkan warga sekitar menilai jumlah korban jauh lebih tinggi dari data resmi pemerintah negara bagian. Banyak jenazah ditemukan di jalanan sebelum dievakuasi aparat forensik. Sejumlah kelompok HAM pun menuduh polisi menggunakan kekuatan berlebihan dalam operasi ini.
Dugaan Motif Politik
Ketegangan antara pemerintah negara bagian Rio dan pemerintah federal menimbulkan dugaan bahwa operasi tersebut memiliki dimensi politik. Sejumlah pengamat menilai langkah Gubernur Castro memperlihatkan upaya memperkuat citra ketegasan jelang tahun politik 2026, ketika isu keamanan menjadi perhatian utama publik Brasil.
Selain itu, keputusan melancarkan operasi besar tanpa koordinasi dengan pusat dianggap sebagai sinyal bahwa negara bagian ingin menunjukkan kemandirian dan kekuatan militernya sendiri. Situasi ini memperuncing hubungan politik antara kubu konservatif di tingkat lokal dan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Lula dari Partai Buruh (PT).
Gelombang Kritik dan Kekhawatiran
Pascaoperasi, gelombang protes bermunculan di berbagai wilayah Rio. Keluarga korban menuntut penyelidikan independen, sementara organisasi hak asasi manusia mendesak pemerintah federal untuk mengevaluasi pola penggunaan kekuatan oleh aparat di kawasan miskin.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM menyatakan “terkejut dan prihatin” atas operasi tersebut, menilai peristiwa ini memperkuat tren penggunaan kekuatan ekstrem terhadap warga miskin di Brasil.
Hingga kini, Mahkamah Agung Brasil telah memerintahkan Gubernur Castro memberikan laporan resmi dan menghadiri sidang bersama kepala kepolisian pada Senin (3/11/2025).
Aroma Politik di Tengah Duka
Operasi penumpasan geng narkoba yang seharusnya menjadi simbol perang melawan kejahatan, justru memunculkan babak baru konflik antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga sipil.
Pertanyaan besar kini menggantung di udara Rio: apakah operasi ini benar-benar dijalankan demi keamanan publik, atau menjadi panggung politik untuk menunjukkan kekuasaan di tengah rivalitas antara pemerintah daerah dan pusat?
Penulis: Redaksi
