Mahakama.co.id – Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan hak bagi setiap warganya untuk bebas memilih calon pemimpin bangsanya secara langsung, yakni melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
Kendati demikian, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut partisipasi masyarakat terhadap pemilu masih kurang, sehingga perlunya upaya dari pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam interaktif dalam pesta demokrasi tahun 2024 tentunya memang masih kurang, karena masyarakat ingin disuguhkan oleh sesuatu yang rill (nyata,red) bukan hanya wacana-wacana,” ungkapnya, Jum’at (12/5/2023).
“Selama ini kan pemerintah ada wacana ini, kebijakan ini, kebijakan itu, ternyata yang mereka rasakan kebijakan pemerintah seakan akan tidak pro masyarakat,” sambungnya.
Politisi Partai Demkorat itu mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu perlu ditinjau ulang, seperti halnya memperbaiki kinerja dari pemerintah sebab menurutnya jika ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat perlu melakukan kinerja yang implementasinya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Puji menuturkan, dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu sehingga tidak adanya potensial kecurangan, dengan harapan pada pemilu 2024 partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap politik diharapkan bisa berkembang.
“Terkait politik uang, itu bisa diminimalisir bisa kita tekan dengan cara sosialisasi dan dengan aturan yang jelas dan bisa ditaati oleh semua pihak, antara peserta dan pemilih harus semunya jujur,” tutupnya.(advertorial)
