MAHAKAMA – Ada perhitungan yang diam-diam menentukan kualitas hidup manusia: berapa lama seorang anak dapat tumbuh, atau berapa tahun seseorang bisa menikmati usia lanjut. Dalam statistik, perhitungan itu disebut usia harapan hidup. Ini merupakan indikator yang mencerminkan mutu kesehatan sebuah negara.
Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. UHH merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan seseorang sejak lahir, dihitung dengan asumsi bahwa pola kesehatan penduduk saat ini tetap konsisten sepanjang hidupnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menggunakan UHH sebagai salah satu komponen utama dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, UHH berfungsi sebagai referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan. Berdasarkan data terbaru BPS, rata-rata UHH penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun. Angka ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 74,15 tahun.
Provinsi Jawa dan Sumatra Mendominasi Hidup Lebih Panjang
Hanya 14 dari 38 provinsi yang memiliki UHH di atas rerata nasional. Dominasi provinsi tersebut berada di Pulau Jawa.
DKI Jakarta memimpin secara nasional dengan UHH mencapai 76,27 tahun. Angka ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 75,99 tahun. Jakarta sukses mempertahankan posisi puncaknya. Di urutan kedua, DI Yogyakarta mencatatkan 75,64 tahun. Kemudian, Jawa Barat menyusul dengan 75,53 tahun. Ketiga provinsi teratas ini semuanya berasal dari Jawa.
Kepulauan Riau dan Bali berbagi posisi keempat. Kedua provinsi ini menjadi wilayah dengan UHH tertinggi di luar Jawa dengan 75,46 tahun.
Kembali ke Jawa, Jawa Timur berada di peringkat keenam dengan 75,36 tahun. Lalu, Banten mencatatkan 75,33 tahun.
Selanjutnya, Kalimantan Timur menempati posisi kedelapan dengan 75,28 tahun. Kalimantan Timur bahkan melampaui Jawa Tengah yang mencatat 75,24 tahun. Riau melengkapi sepuluh besar dengan 74,74 tahun.
Faktanya, hanya provinsi dari Jawa dan Sumatra yang mengisi daftar sepuluh teratas. Hal ini menegaskan masih adanya ketimpangan dalam akses kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dilansir BPS, provinsi-provinsi yang memiliki UHH yang tinggi karena tiga faktor kunci. Pertama, infrastruktur kesehatan yang lebih maju. Kedua, pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Ketiga, kesadaran hidup sehat yang lebih baik.
Tantangan Berat di Timur Indonesia
Sebaliknya, provinsi dari timur Indonesia mendominasi jajaran provinsi dengan UHH terendah. Papua Tengah mencatat angka terendah dengan 63,83 tahun.
Provinsi pemekaran lainnya juga berada di bawah rata-rata. Papua Pegunungan (67,55 tahun), Papua Selatan (68,71 tahun), Papua Barat (68,76 tahun), dan Papua Barat Daya (70,31 tahun) menjadi wilayah dengan tantangan kesehatan terberat.
Keterbatasan akses geografis, sanitasi yang belum merata, serta kurangnya tenaga medis spesialis di wilayah pedalaman menjadi faktor utama rendahnya angka UHH di kawasan timur.
Kalimantan Timur Menjadi Tolok Ukur Kualitas Hidup
Dilansir Portal Kaltim (9/11/2024), pencapaian UHH tinggi di Kalimantan Timur ditopang oleh dua faktor kunci. Provinsi ini memiliki tingkat literasi kesehatan yang kuat dan akses layanan primer yang relatif merata hingga tingkat kecamatan.
Faktor berikutnya adalah kapasitas ekonominya. Sebagai pusat migas dan batu bara, Kalimantan Timur memiliki Pendapatan APBD yang besar. Realisasi Pendapatan APBD secara agregat hingga Desember 2024 mencapai Rp44,17 triliun. Kekuatan fiskal ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi pada program kesehatan preventif, gizi ibu dan anak, hingga pengadaan alat medis canggih.
Angka UHH Kalimantan Timur juga tampak kontras dibandingkan Papua Tengah yang berada di posisi 63,83 tahun. Perbedaan 11 tahun ini menegaskan ketimpangan kualitas hidup antardaerah.
Kontras tersebut semakin jelas jika melihat kapasitas fiskal. Kalimantan Timur mengelola anggaran puluhan triliun, sementara APBD Papua Tengah hanya sekitar Rp4,2 triliun. Kesenjangan ini langsung mempengaruhi kemampuan membangun infrastruktur kesehatan dan meningkatkan harapan hidup.
Situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesehatan. Perjalanannya masih panjang. Namun, setiap kenaikan UHH sekecil apa pun, menjadi bukti bahwa investasi pada manusia membawa hasil nyata. Harapannya, kualitas hidup yang panjang dan sehat dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
