MAHAKAMA – Terik matahari membakar punggung pekerja bangunan di pinggiran kota. Di balik debu konstruksi, jutaan keluarga masih berharap memiliki rumah tanpa beban sewa mahal.
Harapan itu coba dijawab melalui target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan.
Target tersebut tidak semata soal penyediaan hunian. Pemerintah juga ingin menggerakkan sektor riil dan membuka lapangan kerja baru di daerah. Sektor perumahan dipilih sebagai instrumen pemerataan ekonomi untuk menekan ketimpangan pendapatan.
Ketimpangan tersebut tercermin dalam Indeks Gini, indikator pengeluaran antar penduduk. Berdasarkan data BPS, rasio gini tercatat sebesar 0,363 pada September 2025, turun 0,02 poin dibanding September 2024. Meski menurun, ketimpangan masih menjadi persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan jangka panjang.
Dalam konteks itu, program 3 juta rumah diposisikan sebagai solusi berbasis aset. Kepemilikan rumah dinilai dapat menekan ketimpangan ekonomi dengan mengalihkan beban sewa ke pendidikan atau usaha produktif.
Rumah tidak lagi sekedar tempat tinggal, melainkan penopang kesejahteraan keluarga miskin.
Namun, realisasi target tersebut masih menyisakan tanda tanya. Skala pembangunan jauh melampaui kebijakan pada era Jokowi, sementara tantangan pendanaan, ketersediaan lahan dan kapasitas daerah belum sepenuhnya terjawab.
Tanpa eksekusi yang konsisten, ambisi pemerataan aset properti berisiko berhenti di level wacana.
Kilas Balik Capaian Program Sejuta Rumah Era Jokowi
Keraguan terhadap target 3 juta rumah tidak lepas dari pengalaman kebijakan serupa di masa lalu. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) 2024, Program Sejuta Rumah (PSR) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2015 awalnya ditujukan untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 11,6 juta unit.
Pada tahun pertama pelaksanaan, realisasi PSR baru mencapai 699 ribu unit. Capaian tersebut kemudian membaik secara bertahap hingga melampaui target pada 2018.
Puncaknya terjadi pada 2019 dengan pembangunan lebih dari 1,2 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Namun, tren tersebut tidak selalu stabil. Pandemi Covid-19 menekan realisasi pembangunan pada 2020 menjadi sekitar 965 ribu unit. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR tercatat sebanyak 666 ribu unit hunian baru.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa pencapaian target perumahan membutuhkan waktu adaptasi, konsistensi anggaran, serta dukungan ekosistem yang berkelanjutan.
Strategi Lahan dan Kolaborasi Sektor Swasta
Untuk menghindari hambatan serupa, pemerintah mulai menyiapkan strategi penyediaan lahan. Dilansir BBC (10/1/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebut sekitar 40 ribu rumah telah dibangun hingga Oktober 2024. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan negara, tanah sitaan korupsi, serta aset sitaan bantuan likuiditas bank sebagai sumber lahan baru.
Selain itu, keterlibatan pengusaha besar sektor swasta didorong untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menutup keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.
Meski demikian, tantangan anggaran tetap menjadi persoalan serius. Alokasi dana kementerian dipangkas menjadi Rp 5,07 triliun pada 2025, turun tajam dari rencana awal Rp 14 triliun.
Untuk menjaga kepercayaan publik, kementerian berjanji menerapkan sistem transparansi ketat guna mencegah praktik korupsi internal.
Realitas Target dan Harapan Kesetaraan Sosial
Di tengah berbagai strategi tersebut, sejumlah pengamat properti masih memandang target tiga juta rumah per tahun terlalu optimistis. Konsultan properti Anton Sitorus, dikutip BBC (10/1/2025), menilai pemerintah perlu lebih realistis dalam menetapkan janji pembangunan. Ia mengingatkan kegagalan program seribu menara rumah susun di masa lalu yang banyak mangkrak.
Secara historis, target 3 juta unit jauh melampaui capaian tertinggi era Jokowi yang berada di kisaran 1,2 juta unit per tahun. Tanpa jaminan lahan dan kemudahan akses pembiayaan, angka tersebut berisiko menjadi slogan politik semata.
Karena itu, tantangan utama pemerintah bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi memastikan kualitas hunian dan lokasi yang benar-benar layak huni.
Keberhasilan program ini akan menentukan apakah pembangunan perumahan mampu menjadi alat nyata untuk mendorong kesetaraan sosial. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
