MAHAKAMA – Jabatan tangan di Davos menjadi awal babak baru bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Di tengah reruntuhan bangunan Gaza, harapan perdamaian kini kembali digantungkan pada kesepakatan para pemimpin dunia, bahkan tanpa kehadiran langsung pihak yang paling terdampak konflik tersebut.
Indonesia menjadi salah satu aktor dalam skema itu. Pada Kamis (22/1/2026), pemerintah resmi bergabung sebagai perwakilan di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang berkepanjangan sejak 2023.
Ambisi Trump dan Skeptisisme Global
Dilansir Kompas (24/1/2026), kemunculan Dewan Perdamaian Gaza tidak lepas dari kekecewaan global terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga stabilitas geopolitik. Donald Trump merancang forum multilateral ini dengan klaim mendorong perdamaian sekaligus mengawasi pembangunan wilayah konflik.
Namun sejak awal, inisiatif tersebut langsung disambut dengan keraguan. Banyak pihak menilai Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi instrumen baru imperialisme Amerika Serikat di kawasan konflik. Skeptisisme ini menguat seiring komposisi keanggotaan yang dinilai tidak berimbang.
Trump telah menggandeng 21 negara sebagai perwakilan, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, hingga Israel. Forum ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata pada September 2025 yang sempat terhenti. Meski fokus awalnya adalah Gaza, Trump juga menyatakan ambisi memperluas peran Dewan Perdamaian ke wilayah konflik lain di dunia.
Penolakan Publik dan Isu Iuran Triliunan
Keraguan global tersebut tercermin pula di dalam negeri. Keputusan Indonesia untuk bergabung memicu reaksi negatif luas di media sosial. Berdasarkan analisis Drone Emprit pada periode 21–25 Januari 2026, sebanyak 67,3 persen percakapan publik merespons isu ini secara negatif.
Publik meragukan efektivitas Dewan Perdamaian Gaza, terutama karena tidak melibatkan pihak Palestina dalam proses awal pembentukannya. Emosi amarah mendominasi percakapan dengan porsi mencapai 59 persen. Banyak warganet mengecam kehadiran Indonesia dalam satu forum dengan Israel karena dinilai bertentangan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Kegaduhan semakin membesar setelah muncul isu iuran keanggotaan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun. Isu ini memperkuat sentimen negatif publik, meski pemerintah menilai keikutsertaan Indonesia justru diperlukan sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan arah kebijakan forum tersebut.
Posisi Strategis dan Upaya Penyeimbang
Di tengah gelombang kritik, pemerintah menekankan dimensi strategis dari keputusan tersebut. Dilansir BBC Indonesia (22/1/2026), Presiden Prabowo menyebut keterlibatan Indonesia sebagai peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian yang lebih substantif. Partisipasi Indonesia diarahkan untuk menjaga agar proses transisi tetap mengacu pada solusi dua negara (two-state solution).
Indonesia juga ingin memastikan bahwa agenda rekonstruksi Gaza tidak mengabaikan hak-hak mendasar rakyat Palestina. Dari sudut pandang pemerintah, kehadiran Indonesia di dalam forum dinilai lebih efektif dibandingkan mengambil posisi di luar pengambilan keputusan.
Terkait isu iuran kursi senilai Rp16,9 triliun, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai pembayaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza tidak mensyaratkan setoran dana untuk memperoleh posisi, khususnya bagi perwakilan yang tidak bersifat permanen.
Tantangan Menghindari Agenda Asing
Meski demikian, ruang manuver Indonesia dinilai tidak tanpa risiko. Dilansir BBC Indonesia (22/1/2026), pengamat hubungan internasional Agung Nurwijoyo menilai Indonesia memegang peran penting untuk mendorong keterlibatan langsung Palestina dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza. Tanpa agenda yang tegas, Indonesia berpotensi terseret ke dalam kepentingan sepihak Amerika Serikat.
Namun, kerja sama dengan negara-negara seperti Turki dan Qatar dipandang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di dalam forum tersebut. Aliansi ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan arah kebijakan Dewan Perdamaian.
Di sisi lain, skeptisisme publik di dalam negeri tetap kuat. Analisis Drone Emprit kembali menunjukkan 67,3 persen respons bernada negatif terhadap rencana bergabungnya Indonesia. Kekhawatiran utama publik adalah potensi legitimasi terhadap agenda asing yang dinilai dapat mengabaikan hak-hak warga Palestina.
Kekhawatiran ini tidak lepas dari latar belakang pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Badan tersebut dibentuk pada era pemerintahan Trump dengan struktur inti yang ditunjuk langsung oleh Gedung Putih. Absennya Palestina dalam struktur awal menimbulkan risiko keberpihakan kebijakan kepada Israel.
Dalam konteks inilah Indonesia memikul peran strategis sekaligus dilematis: mendorong keterlibatan Palestina dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan, sambil memastikan kehadirannya tidak justru memperkuat agenda yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
