MAHAKAMA – Gemerlap industri pengolahan dan jasa di Kalimantan Timur tidak selalu berbanding lurus dengan daya beli masyarakatnya. Sebuah fakta mencolok terkuak dari data terbaru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pola konsumsi dan kesejahteraan di Kalimantan Timur mengungkap adanya anomali menarik. Daerah yang secara statistik paling kaya belum tentu menjadi tempat dengan pengeluaran per kapita (konsumsi riil) tertinggi.
Data BPS Kalimantan Timur merilis data terbaru mengenai pengeluaran riil warga per kapita per tahun 2025 di seluruh kabupaten dan kota. Pengeluaran riil ini adalah total uang yang dibelanjakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan rekreasi. Instrumen ini merupakan indikator yang paling dekat dengan daya beli aktual masyarakat.
Pengeluaran di 10 Kabupaten/Kota
Dari data tersebut, Kota Bontang tercatat sebagai daerah dengan pengeluaran tertinggi, mencapai Rp18,86 juta per tahun. Kota Balikpapan menyusul dengan Rp17,48 juta per tahun, diikuti Kota Samarinda di posisi ketiga dengan Rp16,34 juta per tahun.
Peringkat berikutnya diisi Kabupaten Berau dengan Rp14,58 juta per tahun. Lalu Penajam Paser Utara sebesar Rp13,63 juta per tahun, disusul Kutai Kartanegara yang mencatat Rp12,90 juta per tahun. Kabupaten Kutai Timur berada sedikit di bawahnya dengan Rp12,75 juta per tahun.
Setelah itu terdapat Kabupaten Paser dengan Rp12,50 juta per tahun dan Kabupaten Kutai Barat dengan Rp12,25 juta per tahun. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu berada di posisi terbawah dengan Rp9,38 juta per tahun.
Kekayaan Produksi Tidak Selalu Sama dengan Belanja
Perbedaan antarwilayah semakin terlihat ketika pengeluaran riil dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) 2024.
PDRB per kapita mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah, lalu dibagi jumlah penduduknya. Indikator ini umum digunakan untuk menilai kekayaan atau produktivitas suatu wilayah.
Dua kabupaten kaya sumber daya alam justru menunjukkan pola yang kontras. Kabupaten Kutai Timur memiliki PDRB per kapita mencapai Rp344,49 juta sehingga menempati posisi kedua tertinggi se-Kalimantan Timur. Namun pengeluaran per kapita warganya hanya berada di peringkat ketujuh.
Sebaliknya, Kota Balikpapan dan Samarinda memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih rendah, masing-masing Rp214,11 juta dan Rp114,69 juta. Meski begitu, kedua kota ini justru menempati posisi kedua dan ketiga dalam pengeluaran riil.
Mengapa PDRB Tidak Selalu Sama dengan Tingkat Konsumsi
Ketimpangan antara PDRB dan pengeluaran riil menunjukkan bahwa besarnya nilai produksi suatu daerah tidak selalu tercermin menjadi tingginya belanja masyarakat. Data di Kalimantan Timur memperlihatkan adanya beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut.
1. Struktur Ekonomi Padat Modal
Di Kutai Timur, PDRB per kapita berada di posisi teratas karena ekonomi wilayah ini didominasi pertambangan dan migas. Kedua sektor tersebut menghasilkan nilai produksi tinggi, tetapi bersifat padat modal.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kutai Timur yang dirilis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berada di angka Rp3,743 juta. Angka ini berada di urutan terbesar ke tujuh di Kalimantan Timur, di bawah Breau dan Bontang. Kondisi ini menegaskan bahwa tingginya nilai produksi tidak berbanding lurus dengan upah pekerja maupun daya beli.
Sebagian besar aktivitas dan keuntungan sektor tambang terakumulasi pada perusahaan, sehingga hanya bagian kecil yang mengalir ke rumah tangga dalam bentuk pendapatan. Hal ini membuat pengeluaran masyarakat Kutai Timur berada di level menengah meskipun PDRB per kapitanya sangat besar.
2. Tingkat Harga dan Biaya Hidup
Balikpapan mencatat pengeluaran tinggi karena biaya hidupnya berada di level atas. Indikator harga konsumen yang dirilis BPS menempatkan kota ini sebagai salah satu wilayah dengan indeks harga konsumen (IHK) tertinggi di Kalimantan Timur.
Komponen seperti sewa rumah, harga properti, hingga tarif jasa cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lain. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi IHK Balikpapan juga konsisten berada di atas rata-rata provinsi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengalokasikan belanja lebih besar untuk kebutuhan rutin. Tingginya pengeluaran rumah tangga di Balikpapan tidak semata mencerminkan pendapatan. Beban belanja itu juga dipengaruhi struktur harga yang lebih tinggi di kota tersebut.
Kasus Unik Bontang: Sinkronisasi Kekayaan dan Konsumsi
Kasus Bontang menjadi pengecualian yang sinkron. Bontang berada pada jajaran tertinggi PDRB per kapita sekaligus unggul dalam pengeluaran. Penyebabnya, karena Bontang didominasi Industri Pengolahan, seperti pupuk dan petrokimia.
Industri ini cenderung menciptakan distribusi pendapatan yang baik melalui gaji dan tunjangan kepada populasi yang kecil. Kekayaan yang tercipta berhasil diterjemahkan menjadi daya beli yang tinggi.
Data ini harus menjadi refleksi. Peningkatan kesejahteraan riil warga Kalimantan Timur tidak cukup hanya dengan mengandalkan tingginya PDRB dari sumber daya alam. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memeratakan hasil kekayaan dan memperkuat sektor jasa agar daya beli masyarakat di seluruh kabupaten dan kota dapat meningkat secara signifikan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
