MAHAKAMA – Ribuan jemari mengetuk layar ponsel setiap pagi, berharap satu panggilan wawancara kerja. Bagi banyak pencari kerja, simbol hijau Open to Work di LinkedIn bukan sekadar hiasan, melainkan doa di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dalam konteks itu, langkah aktris Prilly Latuconsina mengaktifkan fitur Open to Work memicu sorotan luas. Dilanasir Tribun News (4/2/2026), publik awalnya merespons positif karena mengira ia ikut merasakan kegelisahan pencari kerja. Namun, persepsi tersebut berubah setelah terungkap bahwa unggahan itu bagian dari kampanye iklan pasta gigi.
Kekecewaan publik pun menguat. Banyak pihak menilai tindakan tersebut tidak sensitif terhadap realitas pencari kerja yang benar-benar berjuang mendapatkan penghasilan.
Reaksi keras ini tidak berdiri sendiri. Pasar kerja yang masih sempit membuat isu pekerjaan menjadi sangat emosional. Dalam situasi tersebut, gimik personal mudah dibaca sebagai simbol ketimpangan sosial.
Prilly akhirnya menjadi pemicu kemarahan kolektif atas keresahan yang lebih besar, yaitu ketidakpastian kerja yang belum terjawab.
Data Ketimpangan Antara Pencari Kerja dan Lowongan Tersedia
Kemarahan masyarakat terhadap gimik tersebut lahir dari realitas data yang cukup pahit berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, jumlah lowongan kerja yang terdaftar hanya sebanyak 59 ribu posisi untuk hampir 1 juta orang pencari kerja.
Artinya, rata-rata 16 orang pencari kerja harus berebut satu posisi lowongan kerja yang sama.
Kondisi pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik bagi angkatan kerja. Dari 1,98 juta pencari kerja terdaftar, pasar hanya mampu menyediakan sekitar 216 ribu posisi lowongan saja.
Hal ini berarti terdapat sekitar 1,6 juta tenaga kerja yang tidak terserap atau setara dengan 8 orang per lowongan.
Memasuki tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 909 ribu pencari kerja dengan ketersediaan 630 ribu lowongan terdaftar.
Meskipun angka ini terlihat membaik, namun kondisi pasar kerja nasional tetap belum stabil dan belum bersifat inklusif. Ketidakseimbangan ini membuat fitur pencarian kerja di media sosial menjadi hal yang sangat sakral bagi masyarakat luas.
Kegagalan Struktural dalam Penciptaan Lapangan Kerja Layak
Polemik penggunaan fitur digital oleh figur publik ini seharusnya dibaca dalam konteks masalah ketenagakerjaan yang lebih mendasar. Penelitian Afifah dan Abdullah dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat (2025) mengungkap fakta penting.
Pemerintah dinilai gagal menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Kualitas tenaga kerja masih rendah. Selain itu, peluang kerja layak juga terbatas.
Kondisi tersebut membentuk kecemasan kolektif pencari kerja. Ketimpangan antara pencari kerja dan lowongan membuat isu pekerjaan sangat sensitif. Simbol Open to Work tidak lagi dipahami sebagai fitur digital. Simbol ini menjadi ruang harapan bersama.
Kontroversi Prilly Latuconsina bukan inti persoalan. Kasus ini mencerminkan rapuhnya pasar kerja nasional. Reaksi publik tidak semata menyasar gimik personal. Kemarahan berakar pada kegagalan struktural negara menyediakan pekerjaan layak.
Prilly menjadi pemantik, bukan sumber masalah utama. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
