MAHAKAMA – Deru hujan belum benar-benar reda di Sumatra. Ribuan keluarga masih hidup di tenda darurat setelah banjir dan longsor melanda kampung mereka.
Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai Rp 6,6 triliun kepada negara. Dilanis Kompas (24/12/2025), penyerahan berlangsung di Gedung Jampidsus Kejagung pada Rabu, 24 Desember 2025. Penyerahan tersebut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menyebut dana itu bisa membangun 100 ribu rumah korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Presiden juga mengingatkan penegak hukum untuk menindak tegas korupsi dan pencurian kekayaan negara.
Dana Rp 6,6 triliun itu berasal dari hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Pemerintah juga membuka opsi penggunaan dana untuk merenovasi sekitar 6 ribu sekolah. Pernyataan ini disampaikan presiden dalam agenda penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Jakarta pada hari yang sama.
Data Persepsi Publik soal Inisiatif Bantuan
Namun demikian, survei Litbang Kompas pada Desember 2025 menunjukkan pemerintah pusat hanya dipilih 14,3 persen responden sebagai pihak paling inisiatif menggalang bantuan korban bencana. Survei ini melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak sesuai proporsi penduduk.
Pengambilan data dilakukan pada 8–11 Desember 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei mencapai plus minus 4,24 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Faktanya, sebanyak 27,3 persen responden menilai influencer atau figur publik sebagai pihak yang paling terlihat menggalang bantuan pada fase awal bencana.
Di samping itu, Litbang Kompas juga menemukan 92,7 persen responden merasa influencer mampu mendorong masyarakat untuk berdonasi. Angka itu terdiri dari 45,5 persen responden yang menilai sangat berpengaruh dan 47,2 persen berpengaruh.
Posisi berikutnya ditempati komunitas lokal sebesar 20 persen. Setelah itu menyusul pemerintah daerah sebesar 19,3 persen, pemerintah pusat sebesar 14,3 persen, serta organisasi masyarakat sebesar 11,9 persen.
Litbang Kompas mencatat kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah dan komunitas lokal yang dekat secara sosial belum mampu menandingi jangkauan figur publik melalui jejaring digital.
Kesenjangan Kebijakan dan Kepercayaan
Data ini menegaskan masalah utama terletak pada kecepatan, komunikasi dan kehadiran negara di lapangan. Negara memegang dana triliunan rupiah. Namun publik lebih dulu melihat gerakan bantuan dari influencer.
Akibatnya, kebijakan besar berisiko berhenti sebagai rencana jika pemerintah tidak membangun kepercayaan sejak fase awal bencana.
Rp 6,6 triliun bisa membangun 100 ribu rumah. Tapi tanpa kepercayaan publik, yang runtuh bukan cuma bangunan, legitimasi negara ikut tergerus di tengah bencana. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
