MAHAKAMA – Gelak tawa penonton pecah saat kritik tajam meluncur bebas dari atas panggung Stand Up Comedy. Namun, tawa tersebut segera berubah menjadi perdebatan panas yang membelah ruang digital tak lama setelah lampu panggung padam.
Pada akhir Desember 2025, komika Pandji Pragiwaksono merilis pertunjukan spesial bertajuk Mens Rea secara global melalui Netflix. Tayangan ini segera memantik perhatian publik karena mengusung kritik sosial dan politik yang sangat berani.
Pandji menyasar sejumlah pejabat publik aktif seperti Prabowo Subianto hingga Gibran Rakabuming Raka dalam materinya. Ia beralasan bahwa pejabat yang digaji dari pajak rakyat wajar menjadi sasaran kritik dibandingkan tokoh yang sudah tidak menjabat.
Analisis Data dan Sentimen Publik
Berdasarkan data Drone Emprit periode 26 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, isu Mens Rea tercatat dalam 954 sebutan pada media online. Di samping itu, percakapan di media sosial jauh lebih masif dengan menyentuh angka 19,78 ribu sebutan. Data tersebut mencakup interaksi dari berbagai platform seperti Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, hingga media online yang berisi pemberitaan resmi dari pers. Menariknya, analisis ini menunjukkan perbedaan respons yang sangat kontras antara media arus utama dan warga internet di lapangan.
Pemberitaan media online cenderung bernada negatif dengan persentase mencapai 56,2 persen. Sebaliknya, warganet di media sosial justru memberikan respons yang sangat positif dengan dominasi sentimen sebesar 66,1 persen.
Puncak Percakapan dan Isu Sensitif
Puncak percakapan terjadi pada 6 Januari 2026 saat muncul kritik dari Tompi mengenai dugaan penghinaan fisik atau body shaming. Tompi menjelaskan bahwa kondisi mata Gibran merupakan kondisi medis bernama ptosis, yakni melemahnya otot kelopak mata yang tidak pantas menjadi bahan lelucon. Mengutip Antara (06/01/2026), ia menegaskan bahwa pada kasus Wakil Presiden tersebut, kondisi ptosis yang dialami sebenarnya tidak terlalu berat.
Di samping itu, pernyataan lama Pandji terkait budaya Toraja kembali mencuat dan mendapatkan momentum baru di tengah polemik ini. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja bahkan mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan ujaran kebencian terkait ritual Rambu Solo. Mereka menilai pernyataan tersebut merendahkan nilai luhur budaya sehingga menuntut adanya proses hukum serta sanksi adat bagi sang komika.
Rentetan isu ini memperkuat narasi negatif yang diduga sengaja digerakkan untuk menyudutkan posisi Pandji di ruang publik. Situasi tersebut semakin memanas seiring munculnya tudingan bahwa sang komika mulai kehabisan ide segar sehingga harus menyentuh isu-isu SARA dan fisik.
Dukungan Publik dan Kritik Etika
Meskipun diwarnai kontroversi, dukungan terhadap Mens Rea tetap mengalir deras hingga menduduki posisi puncak tayangan Netflix Indonesia. Publik menilai kritik Pandji sangat tajam, berani, serta mampu mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. Banyak pengguna media sosial memberikan apresiasi karena materi disampaikan tanpa sensor dan memicu rasa solidaritas yang tinggi.
Di sisi lain, sentimen negatif sebesar 15,2 persen di media sosial menyoroti batasan etika dalam berkomedi. Sebagian pihak menilai gaya komunikasi tersebut berpotensi memicu kebencian serta memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
Polemik ini membuktikan bahwa komedi politik di Indonesia masih menjadi ruang tarik-menarik antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas publik.
Dorongan Literasi Informasi bagi Rakyat
Dilansir dari Kompas (13/1/2026), Pandji menegaskan bahwa tujuan utama Mens Rea bukan untuk menjatuhkan politisi tertentu. Ia ingin mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih kritis dalam memilih pemimpin melalui pemberian informasi yang luas. Fakta menunjukkan bahwa banyak penonton mulai melakukan riset mandiri terhadap kasus-kasus hukum dan politik setelah menyaksikan pertunjukan tersebut.
Oleh karena itu, komedi politik berfungsi sebagai pemantik bagi warga untuk lebih peduli terhadap isu-isu kewarganegaraan. Kesadaran untuk terus belajar dan mencari kebenaran informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
