MAHAKAMA – Suasana riuh riang anak sekolah saat menyantap menu makan siang seharusnya menjadi potret kesejahteraan baru. Program Presiden Prabowo ini bertujuan meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan gizi anak melalui sepiring nasi dan lauk pauk.
Namun demikian, perjalanan program ini justru menghadapi berbagai tantangan besar di lapangan. Banyak kasus keracunan makanan hingga isu kehalalan menu mulai menghantui pikiran para orang tua siswa. Di samping itu, klaim tentang penghematan ekonomi keluarga melalui program ini masih memicu perdebatan publik yang cukup hangat.
Data Survei Dampak Ekonomi Keluarga
Oleh karena itu, Center of Economic and Law Studies atau Celios melakukan riset mendalam untuk membuktikan klaim tersebut. Lembaga ini melibatkan 1,8 ribu responden yang tersebar di wilayah perdesaan hingga perkotaan.
Faktanya, hasil survei menunjukkan angka yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Hanya 8,13 persen responden yang menyatakan bahwa program ini sangat membantu keuangan mereka. Sementara itu, 37,67 persen responden merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan bekal anak ke sekolah.
Di sisi lain, terdapat 32,14 persen responden yang merasa tidak terlalu terbantu secara finansial. Bahkan,12,6 persen responden menyatakan tidak merasakan bantuan sama sekali dari program tersebut. Artinya, lebih dari 30 persen keluarga penerima manfaat belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan secara nyata.
Beban Makan Harian Masih Tinggi
Kondisi ini terjadi karena satu porsi makan gratis hanya memenuhi satu dari tiga kebutuhan makan harian. Orang tua tetap harus memikul biaya sarapan, makan malam, serta kebutuhan gizi saat akhir pekan.
Faktanya, keluarga justru tetap mengeluarkan uang untuk jajan tambahan bagi anak-anak mereka. Hal ini terjadi akibat porsi makan siang di sekolah yang terlalu kecil atau kualitasnya rendah. Alhasil, pengeluaran harian keluarga tidak berkurang secara nyata karena anak masih membutuhkan asupan tambahan dari luar program.
Oleh karena itu, klaim mengenai penghematan ekonomi keluarga belum sepenuhnya akurat menurut data lapangan. Pemerintah perlu mengevaluasi kualitas dan kuantitas makanan agar target pengurangan beban ekonomi benar-benar tercapai. Efisiensi program menjadi kunci utama agar anggaran negara memberikan dampak sosial yang kuat. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
