MAHAKAMA – Ruang Oval di Gedung Putih menjadi saksi peristiwa sejarah yang sangat tidak terduga bagi dunia politik internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima medali Nobel Perdamaian langsung dari tangan pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado.
Aksi penyerahan medali tersebut merupakan bentuk penghormatan Machado atas upaya Trump dalam membantu perjuangan kebebasan rakyat di negaranya. Dilansir Kompas (16/1/2026) penyerahan nobel tersebut dilakukan setelah Trump sebelumnya sempat menyinggung bahwa penghargaan Nobel Perdamaian 2025 seharusnya diberikan kepadanya.
Machado sendiri merupakan pemenang resmi penghargaan bergengsi itu pada tahun lalu berkat upayanya mempromosikan hak-hak demokrasi bagi masyarakat.
Penolakan Publik Terhadap Kelayakan Nobel Trump
Penyerahan simbolis ini memicu perdebatan luas di mata masyarakat dunia termasuk di wilayah Indonesia mengenai kelayakan sang presiden. Kondisi tersebut terekam jelas dalam survei bertajuk Ipsos Predictions Survey 2026 yang mengumpulkan pendapat dari 23,6 ribu responden dewasa secara global.
Survei ini menjaring pendapat 1.000 responden Indonesia berusia 21 hingga 74 tahun melalui pengumpulan data online sepanjang akhir tahun 2025. Data tersebut merupakan bagian dari penelitian terhadap 23,6 ribu orang di 30 negara untuk memotret sentimen publik global.
Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 55 persen responden dari Indonesia secara tegas tidak setuju apabila Trump dinobatkan sebagai pemenang Nobel Perdamaian. Angka penolakan di tanah air ini faktanya sedikit lebih rendah jika kita bandingkan dengan rata-rata global yang menyentuh 64 persen.
Ketidaksetujuan ini muncul karena publik mengingat kebijakan Trump yang kerap memicu eskalasi konflik dan ketegangan bersenjata di berbagai wilayah dunia.
Kebijakan perang dagang hingga ancaman militer dinilai bertolak belakang dengan nilai Nobel Perdamaian yang seharusnya diberikan kepada sosok peredam konflik.
Sementara itu, dukungan publik dunia untuk Trump sebagai penerima gelar tersebut tercatat hanya mencapai angka 21 persen saja. Namun demikian, responden dari Indonesia memberikan porsi dukungan yang lebih tinggi dengan total 34 persen suara yang menyetujui aksi tersebut.
Di samping itu, sebanyak 11 persen masyarakat Indonesia memilih tidak menyatakan pendapat yang menandakan adanya ambiguitas terhadap kelayakan tokoh dunia ini.
Ketetapan Hukum dari Komite Nobel Norwegia
Meskipun medali fisik tersebut kini telah berpindah tangan ke Gedung Putih, status resmi pemenang tidak mengalami perubahan. Komite Nobel Norwegia menegaskan bahwa gelar Nobel Perdamaian tetap melekat sepenuhnya pada individu yang telah ditetapkan sejak awal. Mereka menjelaskan bahwa pihak mana pun tidak dapat membagi atau mengalihkan penghargaan tersebut kepada orang lain secara resmi.
Faktanya, sejarah tetap akan mencatat penerima asli sebagai pemilik tunggal gelar tersebut meskipun medali dan uangnya berpindah. Keputusan institusi ini membuktikan bahwa penghargaan nobel memiliki integritas hukum yang sangat kuat dan tidak bersifat politis praktis. Oleh karena itu, aksi penyerahan medali oleh Machado hanya dianggap sebagai simbol persaudaraan antar negara tanpa mengubah catatan resmi dunia. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
