MAHAKAMA – Deru jet tempur dan barisan tank baja kini menjadi saksi bisu ketegangan di jalanan Caracas. Di balik moncong senjata yang bersiaga, tersimpan sejarah panjang aliansi militer yang kini menentukan nasib kedaulatan sebuah bangsa.
Awal tahun 2026 dunia dikejutkan dengan kabar penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bersama istrinya oleh militer Amerika Serikat. Pihak AS menuduh Maduro menjalankan rezim narko-teroris dan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional.
Krisis Venezuela tidak hanya mengguncang Amerika Latin, tetapi juga memecah sikap para pemimpin dunia.
Dominasi Rusia dan China dalam Persenjataan Venezuela
Kekuatan militer Venezuela selama ini bergantung besar pada dukungan negara-negara besar. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, ada 55 kontrak pengiriman senjata ke Venezuela selama periode 2005 hingga 2022.
Rusia memimpin sebagai pemasok paling banyak dengan jumlah 20 kontrak kerja sama. Di posisi kedua, China menyusul dengan menandatangani 12 kontrak pengiriman perlengkapan militer ke negara tersebut.
Di samping itu, beberapa negara lain juga menyumbangkan kontrak senjata dalam jumlah lebih kecil. Belanda memiliki 7 kontrak, sementara Austria, Jerman dan Iran masing-masing menyepakati 3 kontrak pengiriman.
Kontrak-kontrak tersebut mencakup pengiriman beragam alat pertahanan yang sangat mematikan. Venezuela mengimpor rudal, peluncur roket, kendaraan tempur lapis baja, tank, hingga helikopter dan pesawat tempur.
Aliansi Politik di Balik Pasokan Senjata
Hubungan senjata jangka panjang ini kini berubah menjadi aliansi politik yang nyata saat krisis meletus. Rusia secara tegas mendesak pembebasan Maduro dan meminta semua pihak mengedepankan jalur dialog.
Mengutip pemberitaan Al Jazeera, Sabtu (3/1/2026), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Venezuela harus memiliki hak menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan militer luar. China juga mengecam keras penggunaan kekuatan Amerika Serikat karena menganggap hal tersebut melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.
Namun demikian, negara-negara Eropa menunjukkan dilema yang berbeda dalam menyikapi aksi militer Amerika Serikat. Pihak Eropa cenderung menolak kepemimpinan Maduro tetapi tetap sangat berhati-hati dalam memberikan dukungan terhadap intervensi fisik.
Dilansir dari BBC Indonesia, berikut adalah sikap para pemimpin Eropa dalam merespons aksi militer Amerika Serikat:
- Jerman: Kanselir Friedrich Merz menyebut Maduro telah membawa negaranya menuju kehancuran. Namun demikian, pemerintah Jerman masih meluangkan waktu untuk memutuskan apakah tindakan Amerika Serikat melanggar hukum internasional.
- Italia: Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan bahwa tindakan militer eksternal bukanlah cara untuk mengakhiri rezim totaliter. Walaupun begitu, ia menambahkan bahwa sah untuk membela diri terhadap serangan bagi keamanan sendiri.
- Spanyol: Perdana Menteri Pedro Sánchez menyatakan Spanyol tidak mengakui rezim Maduro. Di samping itu, ia juga menegaskan tidak akan mengakui intervensi yang melanggar hukum internasional dan menyerukan penghormatan terhadap Piagam PBB.
Dampak Persaingan Kekuatan Global di Amerika Latin
Krisis ini menunjukkan bahwa Venezuela kini menjadi titik temu persaingan kekuatan besar dunia. Dukungan senjata dari Rusia dan China memberikan landasan bagi Maduro untuk tetap bertahan dalam waktu yang lama.
Oleh karena itu, penangkapan oleh pasukan Amerika Serikat bukan sekadar urusan hukum narkoba semata. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran peta kekuatan militer di kawasan Amerika Latin yang kini melibatkan banyak kepentingan global. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
