MAHAKAMA – Pembangunan puluhan embung di tengah krisis air di Kalimantan Timur merupakan proyek krusial yang menentukan keberlangsungan hidup warga dan masa depan ibu kota baru. Kehadiran infrastruktur ini menjadi jawaban mendesak di tengah keringnya keran-keran rumah tangga serta hilangnya sumber pengairan bagi lahan persawahan.
Embung sendiri merupakan kolam penampung air hujan dan rembesan untuk keperluan irigasi serta air bersih. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang giat membangun fondasi penting di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu proyek utama adalah pembangunan embung sebagai sistem konservasi air.
Hingga Agustus 2024, para pekerja telah menyelesaikan lebih dari 20 embung di kawasan IKN. Pemerintah baru saja meresmikan Embung MBH pada 14 Agustus lalu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Infrastruktur ini memiliki luas 28,15 ribu meter persegi dan mampu menampung 66 ribu meter kubik air.
Sebaran Embung dan Kondisi Air Bersih
Secara nasional, embung menjadi kunci utama untuk mengelola sumber daya air dan mencegah krisis kekeringan. Namun demikian, distribusi pembangunan embung di Indonesia ternyata masih belum merata.
Data Kementerian PUPR tahun 2023 menunjukkan ketimpangan jumlah infrastruktur air antar pulau. Wilayah Nusa Tenggara sudah memiliki 1,64 ribu embung dan wilayah Jawa-Bali memiliki 591 embung. Di sisi lain, wilayah Papua hanya memiliki 59 embung dan wilayah Kalimantan baru memiliki 42 embung.
Khusus di Kalimantan Timur, pemerintah menempatkan 10 unit embung dari total 42 unit yang ada di Kalimantan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan embung di Kalimantan Timur menjadi sangat mendesak. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekeringan yang sering melanda wilayah tersebut.
Ketersediaan Air Bersih di Kalimantan Timur
Akses air minum layak di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan, bahkan di sejumlah daerah tercatat menurun berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) 2023.
Sebagai contoh, akses air minum layak di Penajam Paser Utara yang menjadi lokasi inti IKN mengalami penurunan. Angka capaian tersebut merosot dari 86,35 persen pada tahun 2022 menjadi 81,81 persen pada 2023. Kondisi lebih parah terlihat di Mahakam Ulu yang mencatatkan akses air minum layak masih berada di bawah 50 persen.
Dari data ini menunjukkan adanya jurang yang sangat dalam pada akses fasilitas dasar bagi masyarakat Kalimantan Timur. Di satu sisi, daerah pusat pemerintahan seperti PPU memiliki akses di atas 80 persen meskipun sedang tren menurun.
Namun di sisi lain, warga di Kabupaten Mahakam Ulu harus menerima kenyataan pahit. Hanya setengah dari populasi di kabupatenituyang memiliki akses air bersih. Ketimpangan drastis ini memperlihatkan bahwa distribusi kesejahteraan air belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Dampak Pembangunan bagi Masyarakat
Kehadiran puluhan embung bukan sekadar mempercantik lanskap kota atau menyediakan ruang terbuka hijau. Pembangunan ini menjadi solusi krusial karena kondisi geologi di wilayah IKN yang didominasi tanah liat dan lempung tebal membuat kualitas resapan air tanah sangat buruk.
Faktanya, pembuatan sumur bor di kawasan ini sering kali gagal. Air tanah cenderung berbau, terasa payau, hingga mengandung kadar besi dan sulfida yang tinggi.
Oleh karena itu, embung menjadi pilihan yang lebih efektif untuk menampung curah hujan tinggi di Kalimantan Timur sebelum air mengalir hilang begitu saja ke laut. Pembangunan ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin kedaulatan air di wilayah yang selama ini tertinggal infrastrukturnya. Melalui pembangunan ini, masyarakat di desa-desa sekitar IKN harapannya dapat menghadapi krisis air dengan mengandalkan pasokan dari embung yang tersedia. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
Infrastruktur IKN, Embung MBH, Krisis Air Bersih, Kalimantan Timur, Pembangunan Nasional, Konservasi Air, Penajam Paser Utara
