MAHAKAMA – Setiap tahun, perhatian seluruh bangsa tertuju pada Rapat Paripurna DPR saat pemerintah memaparkan rencana keuangan negara. Di sanalah nasib ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan rakyat ditentukan.
Dilansir detikfinance (2/12/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp2.567,9 triliun untuk keperluan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026 mendatang. Jumlah ini merupakan dana yang sangat besar.
Pagu belanja pemerintah pada APBN 2026 sendiri mencapai Rp3.842 triliun. Oleh karena itu, Airlangga turut meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan industri.
Delapan Program Prioritas dengan Anggaran Triliunan
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh. APBN juga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (15/8/2025), Presiden menyampaikan Pidato Pengantar APBN 2026. Dalam pidato tersebut, pemerintah akan mengedepankan delapan agenda utama sebagai instrumen untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh dan sejahtera.
Berikut rincian delapan program prioritas Prabowo beserta anggarannya:
- Program Pendidikan: Rp757,8 triliun Anggaran pendidikan ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Dana ini mencakup pembangunan sekolah-sekolah unggulan dan perbaikan sarana prasarana sekolah di berbagai wilayah. Presiden menjelaskan pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen.
- Program Pertahanan: Rp424 triliun Program ini bertujuan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional.
- Program Ketahanan Energi: Rp402,4 triliun Anggaran ini digunakan untuk peningkatan produksi minyak dan gas, mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), hingga subsidi energi yang tepat sasaran. Presiden menegaskan subsidi energi harus adil.
- Program MBG: Rp335 triliun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan menyentuh 80 juta penerima manfaat pada Mei atau Juni 2026. Angka ini naik dari 44 juta orang penerima saat ini. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
- Program Kesehatan: Rp244 triliun Anggaran kesehatan ini diutamakan untuk memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana ini juga akan merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, dan memberikan bantuan gizi bagi ibu hamil.
- Program Pembangunan Koperasi/UMKM: Rp181,8 triliun Program ini bertujuan memperkuat ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara.
- Program Ketahanan Pangan: Rp164,4 triliun Anggaran ini untuk mewujudkan swasembada pangan. Dana ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian, pencetakan sawah baru, dan pengadaan beras oleh Bulog.
- Program Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global: Rp57,7 triliun Program ini mencakup stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan. Total 770.000 rumah akan mendapat dukungan APBN 2026.
APBN sebagai Katalis Kesejahteraan Rakyat
Alokasi dana yang besar ini sejalan dengan arahan Presiden. Ia ingin APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan peningkatan kualitas guru dan kurikulum sebagai fokus utama pendidikan. Di bidang energi, Presiden menargetkan Indonesia menjadi pelopor energi bersih dunia. Ia juga menjelaskan pembentukan 80 ribu KMDP akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan. Program ini juga akan memotong rantai distribusi logistik yang rumit.
Presiden menegaskan, APBN berfungsi sebagai katalis. Oleh karena itu, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.
Meskipun tantangan implementasi besar, komitmen APBN ini menjadi fondasi bagi ekonomi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
