MAHAKAMA – Di tengah gelegar meriam penghormatan, aura keberagaman dan semangat reformasi terasa kental menyelimuti Istana Negara, Jakarta.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah. Upacara khidmat tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025. Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.
Pemerintah menetapkan sepuluh tokoh ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025. Keputusan ini menjadi bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh. Mereka dinilai berjasa dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Kesepuluh tokoh tersebut mewakili beragam bidang perjuangan bangsa. Salah satu tokoh yang menerima gelar adalah Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, tokoh demokrasi dan pluralisme dari Jawa Timur. Gus Dur, panggilan akrabnya, sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan dan pluralisme di Indonesia.
Selain Gus Dur, Selain itu, ada Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, Presiden ke-2 RI yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Negara juga memberikan gelar kepada Almarhumah Marsinah, simbol perjuangan hak asasi manusia dari kalangan buruh.
Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, penggagas konsep negara kepulauan, turut menerima penghargaan. Ada pula Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah yang memelopori pendidikan perempuan Islam di Sumatera Barat.
Data Persepsi Publik Terhadap Gelar Pahlawan Gus Dur
Pengangkatan mantan presiden, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto, memicu perbincangan publik yang menarik. Untuk mengetahui pandangan masyarakat, Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei terbarunya. Survei ini dilaksanakan dengan metode CASI pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden. Berikut adalah rincian pandangan publik, khususnya terhadap gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Gus Dur.
Faktanya, penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Sebanyak 78,0 persen responden menyatakan setuju dan mendukung keputusan tersebut. Di sisi lain, 22,0 persen responden menyatakan tidak mendukung atau menolak pengangkatan tersebut.
Angka dukungan yang tinggi ini mencerminkan pengakuan publik yang luas terhadap warisan perjuangan Gus Dur dalam isu kemanusiaan dan kebangsaan.
Toleransi dan Demokrasi Jadi Alasan Utama Mendukung
Publik memiliki alasan yang sangat jelas mengapa mereka mendukung Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional. Alasan dukungan yang paling dominan adalah keberhasilan Gus Dur mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia, mencapai 89,1 persen. Angka ini merupakan dukungan tertinggi di antara semua alasan yang disurvei.
Di samping itu, 57,1 persen publik menganggap Gus Dur sebagai Presiden yang sederhana. Mereka juga percaya keluarganya tidak memanfaatkan jabatan selama menjabat. Sebanyak 38,2 persen responden menyoroti diplomasi internasional Gus Dur yang dihormati.
Data ini menunjukkan bahwa publik menilai Gus Dur bukan hanya sebagai tokoh politik, tapi simbol moral bangsa. Nilai toleransi, demokrasi dan kesederhanaannya dianggap lebih berharga daripada pembangunan fisik. Integritas pribadi serta diplomasi internasional yang dihormati membuat publik menempatkan Gus Dur sebagai figur pemersatu dan panutan lintas generasi.
Penolakan Karena Kinerja Dianggap Tidak Terasa
Namun demikian, penolakan terhadap gelar Pahlawan Gus Dur juga muncul. Alasan penolakan utama adalah kinerja Gus Dur sebagai presiden dianggap tidak terasa oleh 54,8 persen responden. Alasan ini mengindikasikan bahwa sebagian publik lebih menghargai dampak pembangunan fisik atau ekonomi yang cepat.
Selain itu, 47,8 persen responden merasa bahwa ini belum waktunya. Mereka berpendapat masih ada tokoh lain yang dianggap lebih layak. Sebanyak 39,2 persen responden menolak karena menganggap Gus Dur hanya mewakili kelompok tertentu.
Sebagian publik menolak gelar Pahlawan untuk Gus Dur karena menilai kinerjanya sebagai presiden belum terasa nyata. Selain itu, ada yang menganggap Gus Dur lebih mewakili kelompok tertentu karena latar belakangnya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan pembela minoritas.
Persepsi ini membuat sebagian orang melihatnya sebagai figur yang berpihak, bukan simbol nasional. Padahal, nilai moral dan pluralismenya justru menjadi warisan penting bagi bangsa.
Media Massa Paling Berperan Menyampaikan Sosok Gus Dur
Untuk mengetahui bagaimana publik mengenal sosok Gus Dur, KedaiKOPI juga menanyakan sumber informasi utama mereka. Publik paling banyak mendapatkan informasi dari media massa, mencapai 31,2 persen. Media massa mencakup televisi, koran, dan media daring.
Selanjutnya, 24,2 persen responden mendapatkan pengetahuan dari diskusi di media sosial atau internet. Kemudian, 17,8 persen publik mendapatkan informasi dari buku sejarah atau akademik. Informasi dari cerita atau kesaksian langsung dari korban atau keluarga korban menyumbang 15,2 persen.
Terakhir, 11,6 persen responden memperoleh informasi dari kurikulum pendidikan formal. Data ini menunjukkan peran besar media massa dalam membentuk citra dan pengetahuan publik tentang Gus Dur.
Gus Dur, Pahlawan Nilai dan Visi Kebangsaan
Angka-angka survei ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat Gus Dur sebagai Pahlawan Visi, bukan hanya Pahlawan Pembangunan Fisik. Jasa terbesarnya di mata publik adalah keberaniannya dalam memperjuangkan nilai-nilai fundamental bangsa. Nilai tersebut adalah toleransi, pluralisme dan demokrasi, yang ditunjukkan oleh dukungan 89,1 persen responden.
Oleh karena itu, meskipun masa jabatannya singkat, warisan nilai-nilai yang ia tinggalkan jauh lebih kuat daripada catatan kinerjanya sebagai presiden. Alasan penolakan yang menyoroti kinerja yang “tidak terasa” atau “mewakili kelompok tertentu” menunjukkan adanya kebutuhan komunikasi publik yang lebih luas. Komunikasi ini perlu menjelaskan kontribusi Gus Dur yang bersifat ideologis dan jangka panjang. Kontribusi tersebut sangat penting dalam membentuk karakter kebangsaan.
Pada akhirnya, penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur menegaskan kembali komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sosok Gus Dur adalah pengingat. Kepahlawanan tidak hanya diukur dari panjangnya masa jabatan, tetapi juga dari besarnya dampak filosofis yang abadi bagi persatuan bangsa.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
