MAHAKAMA – Siapa pemimpin yang memegang kunci pelayanan publik di tingkat paling akar rumput, mengelola dana desa, dan menentukan nasib pembangunan lokal? Faktanya, dari 76 ribu kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia, mayoritas besar adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Kualitas kepemimpinan kepala desa dan lurah sangat menentukan efektivitas kebijakan, pengelolaan anggaran desa, hingga partisipasi masyarakat. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kapasitas kepemimpinan tersebut adalah latar belakang pendidikan.
Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Lurah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala desa dan lurah di Indonesia masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari total 76,17 ribu kepala desa dan lurah yang tercatat secara nasional, sebanyak 42,93 ribu orang merupakan lulusan SMA. Angka ini menegaskan bahwa SMA menjadi latar pendidikan paling umum bagi para pemimpin pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat tersebut.
Selain lulusan SMA, terdapat pula 28,85 ribu kepala desa dan lurah yang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total kepala desa dan lurah memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal ini merupakan perkembangan positif di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan desa yang semakin kompleks.
Selain lulusan SMA dan perguruan tinggi, masih terdapat kepala desa dan lurah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sebanyak 2,61 ribu orang berpendidikan SMP, 1,99 ribu orang lulusan SD dan 684 orang bahkan memiliki pendidikan kurang dari SD.
Meskipun jumlah mereka relatif kecil, keberadaan kelompok ini menunjukkan hal penting. Faktor pengalaman sosial dan kepercayaan masyarakat juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan kepala desa
Ijazah vs. Kapasitas: Dilema Pemimpin Desa Modern
Dominasi lulusan SMA mencerminkan realitas sosial dan sejarah pendidikan di banyak wilayah Indonesia, khususnya perdesaan. Namun, kepercayaan masyarakat yang didasarkan pada popularitas atau rekam jejak sosial tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas tata kelola desa modern. Kemampuan administratif, pemahaman regulasi, serta literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam mengelola Dana Desa yang besar.
Oleh karena itu, Perguruan Tinggi dan lembaga terkait harus berfokus pada peningkatan kapasitas kepala desa. Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan kelembagaan menjadi langkah penting agar kualitas pemerintahan desa dapat terus berkembang. Program ini perlu menjangkau semua pemimpin desa, memastikan mereka mampu mengelola Dana Desa dan kebijakan publik secara kritis dan transparan demi kemajuan masyarakat, terlepas dari latar belakang pendidikan formalnya. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
